Sentilan Andi Arief: Apel Kebangsaan hingga Survei Capres Dibiayai Negara

Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief berkicau lagi. Kali ini, dia menuding apel kebangsaan di Jawa Tengah hingga survei calon presiden dibiayai oleh negara.

Cuitannya melalui akun @AndiArief_, Jumat (15/3/2019), diawali dengan menuding Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meniru cara orde baru yakni kampanye dengan fasilitas negara.

"Ada uang negara rencana dihabiskan buat apel kebangsaan, lalu KPK diam tak mencegah. Sayup-sayup terdengar KPK adalah mitra dalam memgasistensi APBD jateng. Kawan saya @ganjarpranowo mungkin terinspirasi cara Orba menang Pemilu dengan fasilitas negara," kicau Andi Arief.

Andi Arief pun membeberkan alasan Ganjar menghamburkan uang negara dalam jumlah besar menggelar Apel Kebangsaan untuk mendukung capres petahana Presiden Joko widodo..

"Kenapa kawan saya @ganjarpranowo berani hamburkan uang negara dalam jumlah besar buat apel kebangsaan untuk "Jokowi"? Menurut saya, karena Jadi gubernur sampai bupati era Jokowi gak mungkin diproses kasus korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Dua institusi itu buat lawan politik," cuit Andi Arief.

Sempat, Andi Arief kilas balik membandingkan acara serupa pada era Presiden ke-dua RI Soeharto dengan Apel Kebangsaan yang digelar kali ini.

"Dulu kepala daerah menggunakan APBD untuk apel kebulatan tekad mendukung Pak Harto. Sekarang apel kebangsaan untuk menangkan Pak Jokowi. Memangnya bangsa kita terancam musuh dari luar sehingga perlu apel? Sudah ada kopasus dan TNI," kicau Andi Arief.

Andi Arief menilai Apel Kebangsaan itu bukan menguatkan rasa kebangsaan, melainkan untuk memenangkan Jokowi. Dia pun sempat menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apel kebangsaan untuk Jokowi: skandal anggaran yang mekibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi. Hanya untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan," cuit Andi Arief.

"KPK ada waktu buat mencegah apel kebangsaan buat Pak Jokowi di Jateng yang menghamburkan uang negara. Kalau diam saja nanti rakyat akan berteriak: "KPK lantainya saja yang bersih," kicau Andi Arief.

Bukan cuma itu, yang mengagetkan, Andi Arief juga menuding tas bingkisan Jokowi dan survei pencapresan, termasuk surveyor asing, dibiayai menggunakan uang negara.

"Bukan hanya apel kebangsaan, tas bingkisan Jokowi yang dibiayai negara. Saya mendapat informasi audit dari lembaga tertentu juga menemukan fakta bahwa survei pencapresan (termasuk surveyor asing) dibiayai uang negara. Info ini mengagetkan saya," cuit Andi Arief.

Sekadar informasi, Apel Kebangsaan yang menghadirkan artis dan tokoh nasional di Semarang, Jawa Tengah, Minggu 17 Maret 2019, kini tengah menarik perhatian.

Sebab, acara itu diduga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 18 miliar. Hal itu terlihat dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Seperti ditelusuri Suara.com di laman situs https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang/14413042/pengumumanlelang, tertera nama tender 'Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan'.

Dalam laman situs itu tertera, acara tersebut memiliki nilai pagu paket Rp 18.764.420.000,00. Anggaran berasal dari APBD 2019 dengan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.