Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan pada KPU untuk membuat debat antara partai politik. Usulan tersebut disampaikan Juru Bicara PSI Azmi Abubakar langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).
Azmi mengatakan, sebagaian besar partai politik hanya sibuk pada Pilpres dan menggantungkan raihan elektabilitasnya kepada calon presiden yang didukungnya di Pemilu 2019.
"Kami dari PSI melihat alangkah baiknya jika dalam waktu tersisa dibuka ruang oleh KPU untuk perdebatan antar parpol atau antar jubirnya saja. Bagaimana lah teknisnya yang bisa diatur. Sehingga masyarakat juga bisa menilai caleg-cakegnya yang dipilih," ujar Azmi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Seharusnya kata dia, ada perdebatan publik atau adu program antara partai politik terkait isu-isu publik, seperti: korupsi, kepercayaan publik yang rendah pada DPR, dan maraknya intoleransi.
Azmi berharap KPU bisa segera mempertimbangkan usulan partainya itu. Jika tidak kata dia, masyarakat hanya fokus pada pemilihan Capres dan Cawapres.
"Jadi mudah-mudahan ini bisa difasilitasi oleh KPU. Seperti yang disampaikan Ketum PSI Grace Natalie di Medan kemarin, sebetulnya itu adalah lontaran untuk berdiskusi lebih jauh," kata dia.
"Bukan menimbulkan kegaduhan, atau apa. Justru itu pencerahan, angin segar bagi kita sesama bangsa," Azmi menambahkan.
Terkait itu, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi atas usulan yang diberikan PSI. Hanya saja, kata Arief, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu metode kampanyenya dalam bentuk debat hanya diperuntukkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Nah tapi ide ini menarik karena publik enggak cukup siapa presiden dan wakil presidennya," kata Arief.
Untuk itu, Arief mengatakan akan akan membahas usulan PSI tersebut bersama internal KPU. Arief pun tidak menutup kemungkinan jika pada akhirnya akan memfasilitasi debat antar parpol seperti yang diusulkan partai baru peserta pemilu tersebut.
"Semua hal mungkin ya. Cuma memang di ruang waktu yang sempit dan KPU punya SDM yang terbatas, memang harus kerja ekstra keras kalau mau dijalankan. Kita lihat nanti pembahasan di internal KPU gimana," kata dia.
TERPOPULER
