Kapolres Suruh Dukung Jokowi, Jokowi: Politik TNI-Polri itu Politik Negara

Suara.com - Calon Presiden Jokowi menegaskan bahwa aparat TNI maupun Polri harus dapat menjaga netralitas dalam momen kampanye maupun Pemilihan Umum Presiden 2019. Itu menanggapi penyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis atau AKP Sulman Azis soal Kapolres Garut suruh dukung Jokowi di Pilpres 2019.

Sulman Azis yang mengatakan dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan pasangan Jokowi - Maruf Amin pada Pilpres 2019.

"Politik TNI dan Polri itu politik negara jadi harus bisa menjaga netralitas, sudah jelas sekali. Saya pikir tidak perlu diulang-ulang," kata Jokowi di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019) malam.

"Bukan sekali dua kali saya sampaikan di rapim (rapat pimpinan) TNI/Polri, di rapat-rapat TNI, rapat-rapat polisi, saya sampaikan," tambah Jokowi.

Sulman menuding Budi telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi pada pemilu presiden. Perintah itu, menurut Sulman, diiringi ancaman kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya.

Sulman mengatakan bahwa Kapolres Garut juga memerintahkan pendataan terhadap masyarakat yang memilih Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, perintah kedua itu harus disampaikan melalui pesan WhatsApp. Sementara itu, perintah untuk memenangkan Jokowi disampaikan Budi dalam forum yang dihelat di Polres Garut pada bulan Februari 2019.

Namun, pada hari Senin, Budi sudah mendatangi Propam Polda Jawa Barat untuk melakukan klarifikasi.

Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Trunoyodo Wisnu Andiko menyebut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguno meminta seluruh kapolsek jajarannya untuk melakukan pemetaan yang merupakan dasar dari intelijen.

Budi disebut meminta para kapolsek untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik, para caleg agar Pemilu 2019 berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, apalagi karena jumlah anggota Polri tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. (Antara)