Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak hanya sekedar menyatakan TNI-Polri netral dalam menanggapi kasus mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz.
Rachland ingin agar Presiden Jokowi dapat mengecek langsung kebenaraan, ada tidaknya ketidaknetralan aparat baik di tubuh TNI maupun Polri kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hal itu, kata dia, harus dilakukan seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jokowi juga diminta tidak ragu memberikam teguran kerasa kepada pejabat tinggi di TNI-Polri apabila ditemukan ada anggotanya yang bersifat tidak netral dalam Pemilu maupun Pilpres 2019.
"Pidato saja tak cukup, Pak @jokowi. Bikin Commander Call TNI Polri seperti dilakukan Pak SBY, 2014. Cek langsung kepada pimpinan TNI Polri kasus-kasus aparat tak netral di lapangan. Tegur keras atasannya, dan bila perlu, copot dari jabatan bila kasus terbukti terjadi," cuit Rachland dalam akun Twitter @RachlanNashidik dikutip Suara.com, Selasa (2/4/2019).
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa aparat TNI maupun Polri harus dapat menjaga netralitas dalam momen kampanye maupun Pemilihan Umum Presiden 2019. Itu menanggapi penyataan mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis yang mengaku diintruksikan Kapolres Garut untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Belakangan diketahui bahwa Sulman menarik pernyataannya tersebut di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat, Senin (1/4/2019).
"Politik TNI dan Polri itu politik negara jadi harus bisa menjaga netralitas, sudah jelas sekali. Saya pikir tidak perlu diulang-ulang," kata Jokowi di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019) malam.
"Bukan sekali dua kali saya sampaikan di rapim (rapat pimpinan) TNI/Polri, di rapat-rapat TNI, rapat-rapat polisi, saya sampaikan," tambah Jokowi.
Baca Juga: Sudah 71 Tahun, Ratna Sarumpaet Berharap Permohonan Tahanan Kota Dikabulkan
