KPK Sebut Pendapatan Negara Bocor Rp 2.000 T, Prabowo: 2 Kali Hitungan Saya

Suara.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto semringah mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 2.000 triliun.

Angka itu bahkan dua kali lipat dari data kebocoran pendapatan negara yang sering diungkapkannya ke publik.

Prabowo seringkali memaparkan adanya kebocoran pendapatan milik negara yang mencapai Rp 1.000 triliun.

"Dua hari ini saya merasa sangat bahagia karena KPK punya hitungan (kebocoran pendapatan negara) 2 kali dari hitungan saya," kata Prabowo saat menghadiri undangan Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni dan Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

"Saya beruntung bahwa pimpinan KPK katakan kebocoran kita lebih dari Rp 2.000 triliun. Jadi sekarang yang benar siapa?" sambungnya.

Prabowo mengungkapkan kalau selama dirinya membeberkan kebocoran pendapatan negara hingga Rp 1.000 triliun itu seringkali mendapat cibiran bahkan ejekan.

Padahal menurutnya hal tersebut adalah inti dari permasalahan yang ada di Indonesia.

"Kebocoran kita saya hitung lebih dari Rp 1.000 triliun. Bukan dibantah, tapi dihina dan diejek," ucapnya.

Prabowo kemudian membayangkan bila kekayaan negara sebanyak Rp 1.000 triliun yang sudah mengalir ke luar negeri, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dirinya mencontohkan jumlah itu untuk membuat sawah atau kebun jagung. Prabowo menghitung per hektare dihargai sebesar 3 ribu dolar AS.

Jika Rp 1.000 triliun yang bocor itu digunakan untuk mengelola sawah, kata Prabowo, maka Indonesia bisa memiliki sekitar 5 juta hektare sektor pertanian.

"Saya hitung mungkin dengan lima juta hektare pertanian kita bisa swasembada bahan bakar energi. Dengan lima juta hektar pangan baru, kita sudah bisa swasembada pangan," pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, KPK menyampaikan bahwa seharusnya APBN yang diperoleh mencapai Rp 4.000 triliun. Namun, berdasarkan data perhitungan Litbang KPK, APBN yang tercatat hanya Rp 2.000 triliun.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat memberikan sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Gumaya Tower Hotel Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019) lalu.