Tingkat Kepatuhan Anggota DPR dari Gerindra Soal LHKPN Terendah

Bangun Santoso, Muhammad Yasir

Senin, 08 April 2019 | 13:50 WIB
Tingkat Kepatuhan Anggota DPR dari Gerindra Soal LHKPN Terendah
Keterangan pers dari KPK bersama KPU terkait LHKPN anggota DPR RI di gedung KPK, Senin (8/4/2019). (Suara.com/M Yasir)

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil rekapitulasi tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN anggota DPR RI 2014-2019. Hasilnya, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra memiliki tingkat kepatuhan paling rendah.

Berdasarkan data KPK per tanggal 8 April 2019, persentase tingkat kepatuhan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra terhadap LHKPN hanya berkisar 39,13 persen. Dari total 69 anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, tercatat hanya 27 anggota yang sudah melaporkan LHKPN.

Adapun rinciannya yakni, 22 anggota dinyatakan tepat waktu, 5 anggota terlambat, dan 42 anggota belum melaporkan LHKPN.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem berdasarkan data KPK, dinyatakan yang memiliki persentase tingkat kepatuhan tertinggi yakni 88,89 persen.

Dari 36 anggota DPR RI, 28 anggota dinyatakan telah melaporkan LHKPN tepat waktu, 4 anggota terlambat, dan 4 belum melaporkan LHKPN.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, LHKPN sebagai instrumen penting untuk menguji kejujuran anggota legislatif.

"KPK melihat instrumen laporan harta sebagai instrumen penting. Kita sepakat bahwa e-LHKPN adalah instrumen yang bisa menguji apakah caleg jujur atau tidak," ujar Pahala saat konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut dia, melalui website KPK, masyarakat juga bisa melihat bagaimana tingkat kepatuhan pejabat negara terhadap LHKPN. Sehingga, hal itu bisa menjadi parameter masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Kami ingin kader yang baik yang jujur dan bersih. Salah satu indikatornya menyampaikan LHKPN. Masyarakat bisa melihat di website," katanya.

baca juga

Berikut daftar tingkat kepatuhan anggota DPR RI terhadap LHKPN:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dari 15 anggota DPR fraksi Hanura, hanya 7 yang melapor, sementara 8 orang sisanya tidak melaporkan harta kekayaannya. Tingkat kepatuhan partai ini 46,67 persen.

Fraksi Partai Demokrat, dari 61 anggota hanya 35 orang yang sudah melapor, sisanya 26 orang belum melaporkan. Tingkat kepatuhan 57,38 persen.

Fraksi PAN (60,87 persen), Fraksi Partai Golkar (65,12 persen), Fraksi PDIP (66,67 persen), Fraksi PKS (66,67 persen), Fraksi PKB (74 persen), Fraksi PPP (81,58 persen) dan yang paling tinggi Fraksi Partai Nasdem (88,89 persen).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terbukti Lakukan Serangan Fajar, KPU: Peserta Pemilu akan Didiskualifikasi

Terbukti Lakukan Serangan Fajar, KPU: Peserta Pemilu akan Didiskualifikasi

News | Senin, 08 April 2019 | 11:15 WIB

KPU Sambangi KPK Bahas Perkembangan LHKPN Caleg

KPU Sambangi KPK Bahas Perkembangan LHKPN Caleg

News | Senin, 08 April 2019 | 10:42 WIB

Soal Putusan OSO, KPU ke MA: Siapa Sebenarnya Pembangkang Konstitusi?

Soal Putusan OSO, KPU ke MA: Siapa Sebenarnya Pembangkang Konstitusi?

News | Jum'at, 05 April 2019 | 17:16 WIB

3 Hoaks yang Menyerang KPU Selama Pemilu

3 Hoaks yang Menyerang KPU Selama Pemilu

Banten | Jum'at, 05 April 2019 | 16:21 WIB

Server KPU Menangkan Jokowi, Maruf Amin: Kalau Kalah yang Dipersalahkan KPU

Server KPU Menangkan Jokowi, Maruf Amin: Kalau Kalah yang Dipersalahkan KPU

News | Jum'at, 05 April 2019 | 11:13 WIB

Terkini

Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia

Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 04:50 WIB

Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah

Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 00:52 WIB

Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu

Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 00:36 WIB

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 23:03 WIB

Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!

Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:39 WIB

Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap

Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:31 WIB

Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!

Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:14 WIB

KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG

KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:54 WIB

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:16 WIB

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:35 WIB