Suara.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak ambil pusing soal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai anggota DPD Pileg 2019 berkekuatan hukum tetap.
Meski sempat disurati Presiden Jokowi melalui Mensesneg Pratikno serta disebut oleh Mahkamah Agung bahwa KPU RI melanggar aturan jika tidak menjalankan putusan PTUN. KPU RI mengatakan tetap konsisten tidak akan memasukan nama OSO dalam daftar calon tetap (DCT).
Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan KPU hanya mengikuti aturan berdasarkan keputusan MK No. 30/PUU-XVI/2018, di mana anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.
Atas keputusan itu KPU mencoret nama OSO dari daftar calon anggota DPD di Pileg 2019 lantaran tidak menyerahkan surat bukti pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
"Ya monggo lah itu kata Mahkamah Agung. Kalau KPU tidak ikuti putusan MK kan malah KPU nanti bisa disebut sebagai pembangkang konstitusi,"
Hasyim justru menantang pihak-pihak yang menyatakan KPU melanggar aturan lantaran tidak ikuti putusan PTUN. Ia malah balik menuding bahwa yang tidak mau melaksanakan aturan MK sebagai pembangkang konstitusi.
"Sekarang ukuran itu kan bisa dijadikan ukuran sebenarnya siapa yang jadi pembangkang konstitusi. Sekarang itu kan bisa dijadikan ukuran, sebenarnya siapa yang pembangkang konstitusi?" ujar Hasyim.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Supandi mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai anggota DPD Pileg 2019 berkekuatan hukum tetap. Supandi mengimbau pada KPU sebagai tergugat menjalani putusan PTUN.
Supandi menuturkan, sebagai lembaga negara yang berazaskan hukum seharusnya KPU patuh terhadap putusan PTUN. Sebab, kata Supandi, jika tidak hal itu bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.
Baca Juga: Ditolak KPU, Oesman Sapta Odang Nyatakan Tak Akan Mundur dari Caleg DPD RI
"Maka demi hukum pemerintah, itu tergugat wajib melaksanakan. Kalau mengatakan dirinya organ negara, negara berdasarkan hukum pasti bertindakan berdasakrna hukum," ujar Supandi di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).
"Kalau ada pejabat sudah diputus pengadilan tidak mau melaksanakan, apa artinya, ini pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum," kata Supandi.
