Suara.com - Cara menghitung suara pemilu dari zaman ke zaman, terakhir tahun 2019. Setiap pemilihan umum memiliki proses yang panjang mulai dari penentuan calon peserta, tahapan kampanye, hari pemungutan suara dan muaranya pada penghitungan suara yang menjadi penentu pemenang.
Penghitungan suara ini terbagi menjadi dua bagian penting, yang pertama proses teknis yakni menghitung total suara sah dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) setelah pencoblosan.
"Nah yang banyak diketahui masyarakat hanya sampai di sana, tetapi bagian keduanya, bagaimana cara menghitung suara agar calon dinyatakan menang, tidak semua masyarakat tahu. Untuk menentukan pemenang tidak asal tambah-tambahkan saja, bukan sesederhana itu," kata pendiri sekaligus peneliti utama organisasi Netgrit, Hadar Nafis Gumay.
Setiap negara, menurut Hadar yang juga mantan Komisioner KPU RI ini, tentunya mengadopsi metode-metode baku penghitungan suara dalam menentukan pemenang pemilu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, termasuk di Indonesia.
Dalam pemilihan presiden, Indonesia memilih metode penghitungan suara bernama Majolitarian atau dinyatakan menang jika mendapatkan suara mayoritas, dan model ini tetap dipakai sampai sekarang di Pemilu 2019.
Majolitarian ini mulai dipergunakan sejak pemilu pertama era reformasi 1999, karena Indonesia mengubah model penyelenggaraan dengan sistem pemilihan langsung untuk pemilu presiden.
Metode yang dipakai tersebut sedikit berbeda jika dibandingkan dengan negara lain, sebab tidak hanya mengacu pada total suara terbanyak saja sebagai penentu kemenangan. Namun sedikit dimodifikasi dengan menentukan penyebaran suara yang didapat.
"Jadi calon presiden dinyatakan menang kalau dapat suara terbanyak, dan menang di atas 20 persen di separuh wilayah Indonesia," kata dia.
Berbeda dengan penghitungan suara pilpres yang masih sama dari pemilu ke pemilu, model penghitungan pemenang kursi anggota legislatif di Indonesia terus berkembang.
Di era orde baru, pemilihan anggota legislatif memakai sistem penghitungan suara dengan rumpun metode penentuan kuota. Kala itu penghitungannya hanya digunakan untuk menentukan proporsi kursi legislatif yang didapat oleh partai politik.
Beranjak reformasi, di pemilu pertamanya hingga penyelenggaraan pada 2014, Indonesia masih tetap menggunakan metode kuota atau yang dikenal dengan Kuota Hare.
Kuota Hare merupakan metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR, caranya membagi total suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya disebut dengan bilangan pembagi pemilih (BPP).
Meskipun pada penyelenggaraan 1999, 2004 dan 2009 sama-sama menggunakan Kuota Hare, namun cara penghitungannya sedikit berbeda menyesuaikan dengan sistem pemilu yang dipakai.
Pemilihan umum 1999, bilangan pembagi pemilih dipergunakan hanya untuk menentukan jumlah kursi yang diperoleh partai politik saja. Sistem pemilu saat itu dikenal dengan sistem proporsional tertutup.
Pemilih di sistem proporsional tertutup hanya mendapat ruang untuk mencoblos parpol, tidak bisa menentukan langsung pilihannya pada calon anggota legislatif tertentu meski daftar calegnya tersedia.
TERPOPULER
