Suara.com - Partai Gerindra menyindir Tim Kampanye Nasional (TKN) karena ditagih dana kampanye Joko Widodo- Ma’ruf Amin di Maluku Utara. Sindiran tersebut disampaikan lewat cuitan akun media sosial twitter resmi Partai Gerindra, @Gerindra.
Dalam cuitannya, Gerindra menautkan pemberitaan dari salah satu media tentang tagihan dana kampanye di Maluku Utara sebesar Rp 50.000 perorang.
Akun Gerindra itu meminta kepada para pengikutnya di Twitter untuk menyampaikan berita tersebut kepada anggota TKN, Inas Nasrullah Zubir untuk segera melunasi tagihannya.
“Bagi yang tahu akun mas Inas Nasrullah, anggota TKN, tolong berita ini disampaikan, belum dibayar katanya,” cuit akun @Gerindra.
Cuitan tersebut menuai reaksi beragam dari warganet seperti yang dicuitkan @KratosGoW777 yang mengaitkan tagihan tersebut dengan kasus 400 ribu amplop Bowo Sidik. Ia mengatakan Panitia tidak bisa membayar karena uangnya sudah disita KPK.
“Jawab Panitia: enak aja kalian. Uangnya disita KPK...!!!” cuit akun @KratosGoW777
Akun @YustiawanAnas juga mencuitkan kampanye kubu Jokowi-Ma’ruf kerap menggunakan uang dalam kampanyenya.
“Wakakakakak...yang diributin kampanye 01 selalu duit melulu. Ada duit rakyat diundang, tak ada duit rakyat ditendang,” cuit akun @YustiawanAnas.
Diketahui, isu tunggakan ongkos kampanye Rp 50 ribu perorang itu beredar luas setelah sebuah tulisan diunggah Koordinator Kampanye Jokowi-Ma’ruf di Maluku Utara, Kiki Nurain melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (10/4/2019) kemarin.
Dalam unggahan tulisan itu, Kiki mengadu kepada Jokowi lantaran merasa dipersulit soal biaya kampanye tersebut oleh sebuah organisasi massa bernama Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur yang diketuai Iskandar Alam (Akmal).
“Pak Jokowi yang terhormat. Saya mau melaporkan Aliansi Anak Timur Maluku Utara yang mempersulit sebagian masyarakat untuk mengambil haknya dalam mengikuti kampanye Jokowi yang di bayar/orang Rp 50 ribu,” tulis Kiki.
Dia mengaku sempat dijanjikan akan dibayar seluruh biaya sebagaimana massa yang hadir dalam kampanye Jokowi di Maluku. Namun, hingga hari ini, uang kampanye yang dijanjikan itu urung dibayar. Dia mengaku sengaja mengadukan hal ini kepada Jokowi lewat media sosial karena kerap ditagih oleh masyarakat.
“Sesuai dngan janji yang saya ketahui, katanya selesai kampanye masyarakat akan mengambil haknya sesuai data yang diambil. Tetapi sampai 3 hari kmai tidak dibayar malah janji, janji dan janji. Saya bukan persoalkan rupiah tapi saya punya tanggung jawab besar kepada masyarakat sesuai janji,” jelas Kiki.
Kiki juga menyebut sempat membuat tulisan serupa mengenai dana kampanye di akun facebooknya namun tulisannya diminta untuk dihapus oleh Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur. Ia merasa seperti diserang oleh pihak panitia kampanye.
“Bahkan saya diminta oleh Panitia Aliansi untuk menghapus postingan saya yang sebelumnya terkait dana masalah kampanye dengan alasan dapat teguran dari pusat. Saya seakan-akan diserang dari Aliansi,” tutur Kiki.
TERPOPULER
