Davin Kirana, Caleg Mirip Artis Korea yang Surat Suaranya Sudah Tercoblos

"Karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya. Perkara ini juga telah memalukan negara dan masuk dalam kategori perbuatan tercela," sambungnya.

Selain itu, Iriawan juga menganggap kasus tersebut membuktikan adanya upaya kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu, terlihat.”

Kejanggalan

Partai Nasdem tengah menjadi sorotan, lantaran dalam lembaran surat suara Pemilu 2019 untuk dapil luar negeri Malaysia, dua nama calegnya untuk DPR RI sudah tercoblos.

Dua nama caleg Partai Nasdem untuk DPR RI yang sudah tercoblos pada lembaran surat suara itu adalah nomor urut 2 Dain Kirana serta nomor urut 3 Achmad.

Untuk dikeahui, Davin Kirana adalah putra Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya ketika dihubungi, Kamis (11/4/2019) malam, mengungkapkan ada keganjilan pada video viral yang mengungkap hal tersebut.

"Keganjilannya adalah, amplop surat suaranya belum terkirim tapi sudah tercoblos. Kalau amplop surat suaranya sudah ada di tangan penerima tentu lain persoalan,” kata Willy.

Willy menuturkan, pemungutan suara di Malaysia memakai tiga cara berbeda. Pertama, WNI langsung mencoblos di TPS. Kedua, WNI mencoblos di kotak suara keliling. Ketiga, WNI menerima amplop surat suara.

"Nah, kalau lihat di video itu, surat suara yang tercoblos adalah yang mau dikirim memakai jasa pos,” tuturnya.

Selain itu, Willy menilai ada keganjilan karena seluruh surat suara diawasi oleh PPLN, Panwas Luar Negeri, dan Kedubes RI.

“Jadi, bagaimana bisa surat suara yang banyak itu bisa ada di ruko kosong dan berada di luar kedutaan. Lebih ganjil lagi, ruko kosong itu ditemukan seseorang terus divideokan lantas diviralkan,” tukasnya.

Karena itu, Willy menilai perkara tersebut terdapat kepentingan politik guna mendelegitimasi pemilu dan panitia pemungutan suara.

“Kami mendorong Bawaslu dan Polri untuk mengusut tuntas perkara tersebut, agar terang benderang apakah hal ini murni perkara pidana pemilu atau ada yang memainkan,” katanya.