KPU Bekasi Prediksi Banyak Golput dari Pekerja Lepas karena Tak Libur

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, memprediksi mayoritas angka golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berasal dari kalangan pekerja informal atau pekerja lepas. Menurut Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, potensi itu hasil berkaca pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 lalu.

Kalangan pekerja informal memiliki waktu kerja di luar ketentuan hari libur nasional ini. Namun, ia meyakini jika potensi golput di Kota Bekasi sangat ringan. Hal itu terbukti pada penyelenggaraan Pilkada 2018 dimana partisipasi masyarakat di Kota Bekasi menyentuh di angka 70 persen lebih.

"Contohnya adalah seperti asisten rumah tangga, pedagang, wiraswasta, orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah," katanya, Rabu (17/4/2019) kepada Suara.com.

Berbeda halnya dengan pengalaman Pilkada 2012, angka golput di Pilkada Kota Bekasi saat itu mencapai 51 persen suara. Bahkan, sebagian ada yang berasal dari pekerja informal. Para pekerja formal pada Pimilu 2019 ini diyakini memiliki potensi lebih besar meluangkan waktunya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak politknya pada Pemilu 2019 untuk menentukan pilihannya," pungkasnya.

Sementara itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Bekasi memastikan ketiadaan gangguan listrik. Manajer Bagian Jaringan PLN Area Beaksi, Son Suwarsosno mengungkapkan jika pihaknya telah menerjunan petugas piket untuk siaga pelayanan teknik.

Menurutnya, petugas itu akan bekerja selama 21 hari atau hingga 7 Mei 2019 untuk mengamankan pasokan listrik di Kantor KPU Kota Bekasi dengan 2 genset berkapasitas 35 kVA.

"Di Kantor KPU Kota Bekasi kita sudah siapkan petugas dan memback-up 2 tegangan beserta genset untuk pelayanan listrik," kata dia, Rabu (17/4/2019) kepada Suara.com.

Suwarsono mengatakan jika para petugasnya di lapangan telah menjalani perawatan jaringan listrik. Sehingga pasokan listrik selama Pemilu 2019 berjalan lancar. Pelayanan yang sama juga berlaku untuk Kabupaten Bekasi, hanya berbeda pada kapasitas genset.

"Bedanya di besaran genset 50 kVA. Bedanya di situ, tapi kalau secara prosedur dan pelayanan sama," tandasnya.

Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah