Suara.com - Hashim Djojohadikusumo, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, menilai Pemilu dan Pilpres 2019 tidak berjalan secara jujur, adil dan transparan. Pasalnya, masalah 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum juga terselesaikan oleh KPU.
Hashim mengungkapkan, pihaknya telah 7 kali mendatangi kantor KPU untuk mengurusi 17,5 juta nama DPT yang bermasalah. Namun, hingga menjelang hari pencoblosan yang jatuh pada 17 April, masalah tersebut belum juga terselesaikan.
"Kami menilai sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," kata Hashim di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Dengan masalah DPT yang tak kunjung dibereskan oleh KPU, Hashim justru khawatir kalau hal tersebut digunakan untuk menempatkan selisih yang tertera pada perhitungan cepat perolehan suara pilpres.
"Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count-quick count itu, itu diambil dari 17,5 juta nama itu," ujarnya.
Bersamaan dengan itu, Hashim juga sempat mengungkapkan banyaknya kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019 di berbagai TPS yang menyebar di seluruh Indonesia. Hashim menyebut, telah melaporkan kepada KPU dan Bawaslu untuk segera diusut.
"Hari Sabtu, timnya Pak Djoko Santoso sudah kirim surat resmi ke KPU dan Bawaslu minta tindakan-tindakan soal kasus ilegal, kecurangan itu diusut dan diperiksa. Diperiksa oleh siapa? Ya diperiksa oleh Bawaslu dan KPU.”
