Dilema Petugas KPPS: Kerja Tak Kenal Waktu, Honor Kecil Bayar Telat

Suara.com - Pesta demokrasi Pemilu 2019 baru saja berlangsung 17 April lalu. Kini, masyarakat tengah menanti hasil akhir proses perhitungan hasil pemilu oleh KPU.

Di Jakarta, pasangan petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun rival politik mereka Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah menanti hasil kampanye mereka selama kurang lebih delapan bulan. Sementara, di daerah-daerah ratusan nyawa petugas KPPS melayang dan ribuan lainnya masih dalam perawatan.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, hingga kini jumlah petugas KPPS yang meninggal berjumlah 225 orang. Sementara ada 1.470 orang anggota KPPS sakit.

Suryadi selaku anggota KPPS asal Desa Tridadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta menceritakan kisahnya menjadi anggota KPPS untuk kesekian kalinya, kepada Suara.com. Ia mengakui tugas KPPS tahun ini lebih melelahkan.

"Dulu terpisah antara caleg dan presiden, sehingga tidak terlalu berat. Untuk tahun ini digabung, sehingga menjadi capek lah," kata Suryadi kepada Suara.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (25/04/2019).

Suryadi mencoba mengulas hari-hari sebagai petugas KPPS di Pemilu 2019 ini. Persiapan pemungutan suara telah dimulai sejak Minggu (14/04/2019). Hari itu, para petugas TPS 20 Tridadi, Sleman, yang berjumlah tujuh orang telah mulai menulis undangan. Setelah itu, mereka mengantarkan surat-surat tersebut kepada para pemilih.

Lalu di hari berikutnya, mereka mulai menyiapkan lokasi TPS. Tugas mereka berakhir pada 18 April 2019 pukul 02.00 WIB, saat penghitungan suara telah selesai dan lembar C1 telah dilaporkan.

Suryadi mengatakan, ada sekitar 230 pemilih di TPS 20. Semua undangan ditulis secara manual. Sebelumnya, para anggota KPPS juga mengikuti sosialisasi yang dilakukan dua kali di Kantor Pedukuhan.

Untuk kerja keras selama beberapa hari itu, Suryadi mengaku hanya mendapatkan honor senilai Rp 470 ribu. Baginya jumlah itu tidak masalah, sebab ia memang berniat untuk membantu Pak Dukuh di desanya.

Namun, tidak begitu bagi anggota KPPS lainnya. Menurutnya, sebagian anggota KPPS mengandalkan gaji harian. Selama bertugas, para petugas praktis tidak bekerja. Mereka fokus pada proses persiapan dan pemungutan suara. Belum lagi hari-hari yang mereka gunakan untuk beristirahat pasca-kelelahan bertugas.

"Setelah itu untuk istilah saya 'nyaur utang kesel' (bayar utang lelah) itu kan tidak hanya sehari. Yang saya rasakan itu kan harus dua hari tiga hari. (Mereka) itu kasihan berharap banyak dari honor itu," ungkap Suryadi.

Honor Telat

Selain jumlahnya tak seberapa, para anggota KPPS juga dikecewakan oleh terlambatnya pemberian honor. Padahal, tugas yang diemban telah selesai. Menurut dia, hal ini tidak terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan, ia sempat mengalami masa honor diberikan sebelum pemungutan suara berlangsung.

Suryadi bersyukur kerja melelahkan itu kini telah usai. Pemungutan suara di wilayahnya berjalan dengan lancar. Kondisinya saat bertemu Suara.com relatif sehat. Ia mengaku melakukan persiapan fisik sebelum bertugas dengan olahraga yang sesuai usia.

"Saya yang masih mampu cuma pingpong sama renang," kata dia.

Suryadi mengaku sempat menjalani tes kesehatan sebelum ditetapkan menjadi anggota KPPS. Cara-cara ini relatif berhasil menjaga kondisi tubuhnya tetap fit hingga pemungutan suara berakhir.

Namun, ia menyadari kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Menurutnya KPU perlu mempertimbangkan lamanya kerja keras para anggota KPPS dan dampaknya bagi kesehatan mereka.

Suryadi terenyuh mendengar banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia pasca-bertugas. Baginya, fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Misalnya, apakah petugas yang bersangkutan sudah memiliki riwayat penyakit tertentu, terlalu beratnya beban kerja, atau ada hal lain.

Ia berharap, di tahun-tahun berikutnya para petugas lebih siap mengemban tugas, termasuk faktor kesehatan. Apabila merasa kurang nyaman, ia menyarankan agar orang tersebut tidak menjadi KPPS.

"Kalau posisi seperti itu baiknya enggak usah memaksakan diri," kata dia.

Ia juga berharap KPU akan menyesuaikan honor untuk anggota KPPS. Setidaknya, hal itu dapat memberikan kebahagiaan bagi para petugas dan mengurangi sedikit beban fisik dan mental mereka.

Adapun konsep pemilu serentak baginya tak masalah, asal sumber daya manusia yang ada betul-betul disiapkan dengan baik. Sayangnya, proses tahun ini dianggap serba dadakan.

"Ini kan cenderung dadakan. Misal, enggak ada yang daftar (jadi anggota KPPS) akhirnya ditunjuk. Ini salah satu faktor yang tidak sesuai rencana," imbuh Suryadi.

Kontributor : Sri Handayani