Suara.com - Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penerimaan gratifikasi dan suap proyek pengadaan barang di Kabupaten Talaud tahun Anggaran 2019.
Selain Sri, KPK juga telah menetapkan penerima suap pihak swasta Benhur Lalenoh (BNL) yang juga merupakan tim sukses Sri Wahyuni. Selanjutnya, Bernard Hanafi Kalalo (BHK) sebagai tersangka pemberi suap kepada Benhur dan Sri Wahyuni.
Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menjelaskan konstruksi kasus penerimaan suap Bupati Talaud, dimana penyidik KPK mengidentifikasi permintaan fee 10 persen dari Sri Wahyumi melalui Benhur Lalenoh untuk mendapatkan kontraktor dalam pengerjaan proyek di Kabupaten Talaud.
"Itu BNL (Benhur) ditugasi untuk mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek dan bersedia berikan fee 10 persen," kata Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).
Selanjutnya, Benhur menawarkan kepada Bernard dalam mengerjakan proyek di Kabupaten Talaud dengan meminta fee 10 persen.
"Benhur meminta kepada Bernard sebagian fee 10 persen untuk membelikan barang -barang mewah kepada Bupati Talaud," ujar Basaria.
Kemudian, pada April 2019, Benhur mengajak Bernard untuk bertemu dengan Bupati Talaud. Selanjutnya, mereka diajak Sri Wahyumi ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Bupati.
Adapun barang mewah dan uang yang telah diberikan Bernard kepada Bupati Talaud yakni dalam pengerjaan 2 proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud yakni Pasar Lirung dan Pasar Beo.
"Kode fee dalam perkara ini yang digunakan adalah "DP Teknis", tutup Basaria.
Baca Juga: Jadi Tersangka, Bupati Sri Ogah Tas Mewahnya Disamakan Pejabat Wanita Lain
Adapun pasal yang disangkakan kepada pihak penerima Sri Wahyumi dan Benhur melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang- Undang Nolor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk pemberi suap, Bernard Hanafi Kalalo disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau hurif b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Undang-Undang Nomor 20.
