REGIONAL:
Suara.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng meminta pada pemerintah pusat tidak hanya fokus pada rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Endi mengatakan hal itu bukan hanya isu daerah, namun tetap harus memikirkan soal penataan kota Jakarta.
"Memindahkan ibu kota bukan sekedar isu dari daerah, tapi juga bagaimana Jakarta tidak ditinggalkan," ujar Endi saat diskusi bertajuk Pindah Ibu Kota Nih?, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Menurut Endi, pembahasan menata Jakarta juga sangat penting meski nantinya daerah yang kini dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan tidak lagi menjadi ibu kota. Jakarta kata dia, akan tetap menjadi pusat bisnis.
"Menata Jakarta juga penting, kita tidak meninggalkan Jakarta karena bisnis dan ekonomi pusat masih di sini," katanya.
Endi menuturkan, rencana pemindahan ibu kota harusnya menjadi momentum strategi pembangunan.
"Membayangkan 10-50 tahun kedepan, dimana birokrasi harus lebih ramping," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengusulkan Ibu Kota baru nantinya akan difungsikan sebagai pusat pemerintahan.
"Usulan kami untuk ibukota ini yang diposisikan adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian lembaga, legislatif, parlemen MPR DPR DPR, kemudian yudikatif, kehakiman kejaksaan MK dan seterusnya, kemudian keamanan TNI Polri, serta kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia," ujar Bambang dalam paparan Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi yang membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Ia menyebut fungsi jasa keuangan, perdagangan, dan industri tetap berada di Jakarta.
"Fungsi jasa keuangan, perdagangan, dan industri tetap di Jakarta, misalkan BI, OJK, BKPM tetap di Jakarta. Ini konsep yang coba kita tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain," kata dia.
Bambang menyebut hal yang akan dituju dari ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Sementara kota Jakarta kata Bambang, tetap menjadi pusat bisnis bahkan menjadi pusat bisnis yang levelnya regional, asia tenggara.
"Dan kemudian momen pemindahan ibu kota ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kementerian lembaga, sehingga untuk bapak Kemenpan ini adalah saat yang baik untuk melakukam resizing dari ASN itu sendiri," ucap dia.
TERPOPULER