Situs DPP Demokrat: Prabowo Harus Jujur, Benarkah Punya Bukti Menang?

Suara.com - Sebuah tajuk panjang bercokol di 'kabar terkini' laman situs resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Tulisan tersebut memotret fenomena politik yang terjadi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Tertulis, tajuk panjang tersebut diracik olek tiga kader Partai Demokrat. Mereka adalah Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief, Ketua DPP Jansen Sitindaon, dan Wasekjen Rachland Nashidik.

Tajuk tersebut dipublikasikan pada Jumat 10 Mei 2019 dan berada di kolom 'kabar terkini' dari situs yang bertuliskan milik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Salah satu bagian dalam tulisan tersebut menekankan kepada pentingnya kejujuran. Tujuannya agar kebenaran dan keadilan benar-benar tegak di Indonesia.

Tulisan tersebut juga meminta calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto jujur terkait bukti bahwa dirinya menang 62 persen. Hal ini mengacu kepada klaim kemenangan Prabowo.

"Prabowo harus jujur, benarkah dia punya bukti nyata dan kuat bahwa dirinya menang 62 persen. Kalau tidak dosanya luar biasa. Karena, akibat pernyataan Prabowo itu jutaan orang meyakini dan bahkan siap mati untuk membela Prabowo, jika dia dinyatakan kalah oleh KPU. Bayangkan kalau jutaan orang itu nanti benar-benar nekad, melakukan perlawanan fisik dan akhirnya menjadi korban karena mempertahankan keyakinan yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Tentu Prabowo," demikian nukilan dari tulisan tersebut.

Tulisan itu juga meminta calon presiden petahana Joko Widodo dan pemerintahannya jujur. Hal ini terkait dugaan kecurangan yang dituduhkan sejumlah pihak.

"Jokowi dan para pemimpin negara dan pemerintahan juga harus jujur. Benarkah pemilu ini tak ada kecurangan sama sekali. 100 persen jujur dan adil. Benar atau tidak benar tuduhan yang dilontarkan berbagai pihak, terutama tentunya yang berasal dari kubu Prabowo, bahwa terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan lembaga-lembaga negara, pusat maupun daerah, termasuk TNI, Polri dan BIN, penyimpangan penggunaan keuangan negara, utamanya BUMN-BUMN, dan penyalahgunaan lembaga-lembaga penegak hukum yang semuanya bertujuan untuk memenangkan Jokowi dan partai-partai politik tertentu. Kalau semua tuduhan itu isapan jempol, tak terjadi sama sekali, rakyat bersyukur bahwa pemilu ini benar-benar jujur dan adil," demikian kutipan dari tulisan itu.

Pun tulisan itu menasihati agar pihak Prabowo Subianto tidak perlu sengit memvonis bahwa ada kecurangan di Pemilu 2019. Semua harus tunduk pada bukti.

"Pihak Prabowo pun tak perlu sengit dan memvonis bahwa Pemilu 2019 ini curang. Semua harus tunduk pada bukti," demikian cuplikan dari tulisan itu.

Tulisan itu juga menyoroti sikap kesatria Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika kalah dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Pun disorot pula adanya perundungan kepada AHY setelah memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Kehadiran AHY diklaim dalam kapasitas sebagai pribadi, bukan mewakili partai atau koalisi.

"AHY “dibully” habis oleh pihak-pihak yang marah karena AHY bersedia memenuhi undangan Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Tidak mewakili Partai Demokrat dan juga tidak merepresentasikan kubu Prabowo. Inisiatif untuk bertemu Presiden Jokowi bukan berasal dari dirinya dan juga jelas bukan dari SBY. AHY, yang juga “ber-DNA SBY” senantiasa menghormati pemimpinnya, Presiden Republik Indonesia, yang sedang mengemban tugas saat ini. Karenanya, dengan niat baik AHY memenuhi undangan itu karena dia juga meyakini bahwa Jokowi juga memiliki niat yang baik. AHY tahu bahwa pertemuan itu bakal menuai pro dan kontra, namun risiko itu nampaknya diambil tanpa keraguan apapun. Bagi pihak yang mengeluarkan sumpah serapah terhadap AHY saat ini berangkat dari pemikiran bahwa siapapun yang mengusung Prabowo harus mati-matian membela Prabowo tanpa reserve. Salah atau benar. Right or wrong," demikian dikutip dalam tulisan itu.

Berikut tulisan lengkapnya seperti dikutip SUARA.com dari laman situs resmi Partai Demokrat, Senin (13/5/2019):

JOKOWI, PRABOWO & AHY SIAPA JUJUR, SIAPA KESATRIA ?