Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Sehingga Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis dan ekonomi. Pemerintah berharap Jakarta bisa menyaingi kota bisnis negara lain seperti Kuala Lumpur di Malaysia
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah pusat akan menjadikan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan dan Jakara sebagai kota bisnis dan ekonomi.
"Yang kita ingin relokasi adalah pusat pemerintahannya, Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis keuangan jasa yang terbesar di indonesia. Kalau di Amerika itu adalah Washington DC, maka Jakarta akan menjadi New York," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Bambang berharap dengan pemisahan konsentrasi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi bisnis ini bisa menjadikan Jakarta fokus dalam pembangunan ekonomi bisnisnya agar bisa sejajar dengan kota ekonomi bisnis lainnya. Jakarta bahkan harus masuk dalam jajaran kota besar dunia, setidaknya di posisi 5 besar.
"Jakarta akan tetap berkembang, sebagai kota bisnis harus selevel dengan Kuala Lumpur atau bisa lebih baik," tegasnya.
Sementara untuk Ibu Kota baru, Bambang menjabarkan kajian teknis akan rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum pemindahan ibu kota hingga awal 2020.
Selanjutnya, 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar.
Adapun Presiden Joko Widodo sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Golongan Penduduk Ini yang Bakal Tinggal di Ibu Kota Baru
