Terbitkan Buku, Fadli Zon Kritik Kebijakan Diplomasi Pemerintah Indonesia

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerbitkan buku yang berjudul 'Strengthtening The Indonesian Parliamentary Diplomacy' hari ini, Senin (20/5/2019). Buku tersebut berisi kumpulan pidato Fadli saat agenda diplomasi di luar negeri.

Fadli mengatakan, melalui buku tersebut ingin memperkuat diplomasi parlemen di Indonesia. Dalam diskusi di acara peluncuran buku itu, Fadli menyebut Indonesia konsisten saat melakukan diplomasi.

"Terus terang saja saya kira kita mengalami fluktuasi dalam diplomasi. Ada kalanya kita sangat high profile, ada kalanya low profile, ada kalanya flat, biasa-biasa saja dalam diplomasi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Menurutnya sikap Indonesia tersebut membuat Indonesia tidak mendapat tempat di negara lain. Padahal, Indonesia disebut Fadli memiliki kekuatan sebagai negara penduduk terbanyak keempat, penduduk islam terbanyak, dan demokrasi terbesar ketiga di dunia.

"Ini saya kira membuat jika di kancah internasional kurang mendapatkan proporsi. Menurut saya sebagaimana sebuah negara seperti Indonesia pengaruhnya tidak sebanding," jelas Fadli.

Fadli menyebut salah satu kebijakan pemerintah yang membebaskan visa di sejumlah negara di ASEAN. Menurutnya dampak kebijakan tersebut pada pengaruh Indonesia dalam berdiplomasi tidak terasa. Negara lain yang dibebaskan visanya tidak memberikan timbal balik bagi Indonesia.

Pemerintah juga disebut Fadli tidak memiliki pengaruh saat membantu menyelesaikan konflik di Rohingya, Myanmar. Menurutnya itu terjadi karena Indonesia tidak memiliki kekuatan saat berdiplomasi dengan negara ASEAN.

"Marwah kita sebagai negara terdemokrasi, berpenduduk muslim terbesar, tapi kita kurang menyentuh persoalan yang terjadi seperti Rohingya, kita tidak berkutik di ASEAN. Pemerintah mungkin agak kaku dan kikuk saat berhadapan dengan pemerintah Myanmar," pungkas Fadli.

Peluncuran buku itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Menteri Luar Negeri Periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, dan Kepala Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diskusi tersebut dimoderatori oleh Tarli Nugroho.