Suara.com - Sejumlah tokoh dari Gerakan Suluh Kebangsaan menemui Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019). Sejumlah isu menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, termasuk soal kerusuhan 22 Mei.
Penggagas Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD membahas soal keputusan KPU yang telah menetapkan Capres - Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 berdasarkan hasil penghitungan suara nasional. Pasca pengumuman itu, Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak keputusan KPU dan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sejak penetapan KPU tersebut, beberapa hari ini beberapa kelompok melakukan unjuk rasa baik di depan gedung KPU maupun di depan gedung Bawaslu dengan muatan menolak hasil yang ditetapkan," kata Mahfud.
Meskipun unjuk rasa itu berjalan dengan baik, namun pada akhirnya kericuhan pun tidak dapat dihindarkan pada 22 Mei dini hari.
Mahfud pun menilai kalau kericuhan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan provokasi ke arah anarkisme.
"Unjuk rasa telah disusupi oleh perusuh-perusuh yang mendompleng aksi demo tersebut," ujarnya.
Senada dengan Mahfud MD, anggota Gerakan Suluh Kebangsaan, Komarudin Hidayat menganggap kalau pelaku-pelaku kerusahan tersebut bukan menjadi bagian dari pendukung Prabowo - Sandiaga.
Akan tetapi para pelaku kerusuhan itu ialah penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi untuk membuat keonaran.
"Kelompok ini mempunyai agenda yang berbeda dengan kelompok aksi damai, bukan bagian dari gerakan yang menyuarakan aspirasi menolak hasil Pilpres 2019," kata Komarudin.
Baca Juga: Prediksi Mahfud MD soal 'Nasib' Indonesia usai Putusan MK 28 Juni
"Gerakan Suluh Kebangsaan memandang hal ini sudah membahayakan bangsa dan negara Republik lndonesia, menimbulkan rasa tidak aman kepada masyarakat, dan mengurangi kepercayaan terhadap negara," tandasnya.
