Suara.com - PP Muhammadiyah menyatakan siap memberikan bantuan hukum terhadap kadernya yang sedang terjerat masalah hukum, yakni Mustofa Nahrawardaya.
Kalau diperlukan, bantuan hukum untuk Mustofa akan diurus melalui Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.
Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, siap memberikan bantuan hukum berupa pengacara terhadap warga Muhammadiyah maupun masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya Mustofa.
Selain itu, ia menilai, sebagai warga negara, Mustofa juga memiliki hak mendapatkan pemdampingan dalam menghadapi kasus hukum yang menjeratnya.
"Iya kami akan menyiapkan itu dan nanti langkah-langkahmya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Trisno selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM," kata Abdul di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).
Sebelumnya, Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya ditahan Kepolisian karena diduga sebar berita bohong atau hoaks mengenai aksi 22 Mei. Mustofa Nahrawardaya terancam 5 tahun penjara.
Menurut Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Mustofa Nahrawardaya disangkakan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
“Ancaman hukuman di atas lima tahun penjara,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2019).
Dedi mengatakan, Mustofa Nahrawardaya yang saat ini sudah berstatus tersangka dipersoalkan kasus penyebaran berita bohong melalui media sosial yang dinilai dapat membangkitkan emosi masyarakat dan membentuk opini publik.
Baca Juga: Muhammadiyah: Mustofa Nahra Tersangka Hoaks Tak Aktif 2 Tahun Terakhir
Untuk diketahui, Mustofa Nahrawardaya menjadi tersangka karena cuitannya yang menggambarkan ada seorang anak bernama Harun (15) meninggal setelah disiksa oknum aparat.
