REGIONAL:
Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Amir Syamsudin mengeluarkan surat edaran untuk kader partai berlambang mercy. Surat tersebut bertujuan menanggapi isu Kongres Luar Biasa (KLB) di internal partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam surat tersebut Amir menyampaikan enam poin yang menjadi imbauan bagi kadernya. Amir mengatakan hal itu disampaikan karena sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Wanhor.
"Dewan Kehormatan (Wanhor) PD sesuai dengan tupoksinya, dengan ini meminta dan mengingatkan seluruh kader PD untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut," ujar Amir dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (14/6/2019).
Poin pertama Wanhor meminta agar kadernya tidak membicarakan soal KLB lebih jauh. Kedua, kader partai lambang mercy itu diminta tidak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun termasuk jumpa pers ke publik mengenai konflik internal yang ada di kubu partai.
"Seluruh kader diminta untuk tidak bicara lebih lanjut soal KLB dan hal lain terkait dengan itu," ungkap Amir.
Ketiga, jika ada kader yang berperilaku tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai, maka kader lainnya diminta untuk melaporkan hal tersebut ke Wanhor. Nantinya Wanhor kata Amir, akan diperiksa dan diberikan sanksi sesuai aturan internal Partai Demokrat yang berlaku.
Pada poin keempat, Amir menyebut Wanhor akan memanggil pihak yang dianggap memicu konflik. Nantinya kader tersebur akan dimintai keterangan oleh Wanhor.
"Dewan Kehormatan akan memanggil semua pihak yang memicu konflik yang ada untuk didengar keterangannya dan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku," jelas Amir.
Sebelumnya, Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong Demokrat agar bisa segera melaksanakan kongres luar biasa demi menyelamatkan partai yang kian terpuruk di setiap Pemilu.
Dalam KLB itu, Ketua Umum Partai Demokrat SBY diminta menyerahkan jabatannya ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dorongan untuk segera direalisasikannya KLB itu diungkapkan anggota GMPPD yang juga merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua.
"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa selambatnya pada 9 September 2019," kata Max di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
TERPOPULER
