Suara.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengesampingkan pendapat ahli yang tercamtum di dalam permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Majelis hakim dinilai akan lebih fokus pada pembuktian hasil Pilpres 2019.
Bivitri Susanti mengatakan dalam sidang sengketa atau perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), majelis hakim MK akan memutuskan berdasarkan bukti yang dipaparkan pemohon, dalah hal ini tim Prabowo.
"MK ini bukan forum penanganan pelanggaran pemilu, tapi MK itu berbicara mengenai hasil pemilu. Pemohon dengan segala dalilnya yang mungkin bagi pendukung atau pembenci fanatik paslon akan disukai atau tidak disukai. Tapi hakim tidak melihat demikian," kata Bivitri di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).
Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu menuturkan, seharusnya tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga fokus meyakinkan alat bukti kepada majelis hakim MK, bukan kepada publik.
"Misalnya curang, curang mempengaruhi hasil atau tidak?. Bukan publik yang harus dikuasai pemohon, tapi hakim. Hakim pun tidak gampang terpengaruh pendapat ahli-ahli. Tapi yang akan digali adalah bukti yang sah secara hukum," ucapnya.
Bivitri menjelaskan, dalam memutuskan suatu perkara hakim akan melihat hal-hal secara mendalam, tidak hanya pada bukti permukaan saja.
"Hakim akan menggali hal-hal yang sifatnya lebih dalam. Dia akan cari alat bukti yang meyakinkan dirinya untuk mengambil keputusan," tegas Bivitri.
