Suara.com - Tim kuasa hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengklaim telah berkirim surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/6/2019).
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional, Andre Rosiade mengklaim surat itu dikirim guna meminta izin supaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo selama gugatan sengketa Pilpres 2019 disidangkan di MK.
Andre mengatakan bahwa surat itu akan dikirimkan oleh tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga ke MK. Namun, ia tidak mengetahui secara rinci terkait waktu pengiriman surat tersebut.
"Kami mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi agar MK bisa memberikan restu kepada LPSK, agar LPSK bisa melindungi saksi-saksi kami," kata Andre di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2019).
"Dan kami juga berharap kepada MK, agar memberikan ruang bagi kami untuk menghadirkan jumlah saksi yang sebanyak-banyaknya," sambungnya.
Andre menjelaskan kalau selama ini belum ada ancaman yang diterima oleh para saksi. Namun, dia mengklaim, para saksi tersebut begitu khawatir terlebih ketika tempat para saksi dikumpulkan sudah tersebar kemana-mana.
"Sehingga munculah kekhawatiran dan ketakutan dari saksi," ujarnya.
Andre menyebutkan kalau saksi yang akan dihadirkan berjumlah 30 orang. Karena itu, Andre juga menyampaikan harapannya kalau MK tidak membatasi jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh penggugat.
"Kami berharap MK juga memberikan terobosan hukum, terobosan juga bagaimana jumlah saksi yang dihadirkan bisa datang sebanyak-banyaknya," tandasnya.
Baca Juga: Pengamat: Sebagian dari 15 Petitum Prabowo Bukan Kewenangan MK
