Anies: Jika Mau Pencitraan Saya Gusur Raksasa Bisnis di Pulau Reklamasi

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Pemprov DKI bisa saja membuat aturan baru yang melarang pembangunan di Pulau D atau Pantai Maju di lahan reklamasi Teluk Jakarta jika ingin melakukan pencitraan politik.

Namun, hal itu tak dilakukan Anies karena ada Peraturan Gubernur yang sebelumnya dibuat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies mengatakan Pergub 206 tahun2016 yang dibuat Ahok soal izin pembangunan di lahan reklamasi menjadi dasar hukum bagi dirinya untuk menerbitkan IMB kepada 932 bangunan yang terlanjur berdiri dan sedang dibangun di Pulau Reklamasi.

"Sebagai regulator, Pemprov berhak mengubah kebijakan termasuk Pergub 206/2016, tetapi sesuai asas hukum tata ruang, perubahan kebijakan itu tidak boleh berlaku surut. IMB tetap diterbitkan untuk bangunan yang sudah berdiri," kata Anies melalui keterangan tertulisnya, Rabu (19/6/2019).

Menurut Anies, ia bisa saja menerbitkan Pergub baru yang bisa mengugurkan Pergub 206/2016 itu, namun ia memilih untuk menerbitkan IMB sebagai konsekuensi dari Pergub era Ahok tersebut.

"Ya, jika saya sekadar mencari pujian, tampil heroik dan bisa dicitrakan sebagai penghancur raksasa bisnis maka bongkar saja semua bangunan di atas lahan hasil reklamasi itu. Dimana-mana akan disambut dengan tepuk-tangan," kata Anies.

"Secara politik itu akan dahsyat. Namun, jika itu dilakukan, yang hancur bukan saja bangunan di tanah hasil reklamasi tapi tatanan hukum juga ikut rusak," Anies menambahkan.

Sebelumnya, sebanyak 932 IMB 932 diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta dengan berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Penerbitan IMB ini menuai polemik karena pada 23 September 2018 Anies sebenarnya sudah mencabut izin pembangunan lahan reklamasi di Teluk Jakarta sehingga 13 dari 17 pulau yang direncanakan batal dibuat dan 4 pulau yang sudah terlanjur dibangun akan dimaksimalkan untuk kepentingan publik.