REGIONAL:
Suara.com - LSM Wahana Lingkungan Hidup mengecam keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan reklamasi atau tepatnya di Pulau D.
Walhi menilai Anies sama saja dengan Gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anies dinilai sama dengan gubernur sebelumnya karena masih memberikan IMB kepada pengembang, meski telah melakulan penyegelan terhadap pulau tersebut dan mencabut izin 13 pulau lain yang belum dibuat.
"Perilaku ini, di beberapa gubernur DKI hampir sama, pada kasus reklamasi pun sama, artinya 'memfasilitasi' yang keterlanjuran yang tidak taat asas. Itu hal yang tidak baik," kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi, Senin (17/6/2019).
Walhi juga menilai alasan Anies tidak mencabut Pergub 206/2016 tentang izin reklamasi bikinan Ahok hanyalah alasan pemaksaan.
"Argumentasi yang digunakan gubernur cenderung tidak tepat dan beberapa mengada-ada. Misalnya kita tahu tahun 2017 Gubernur DKI mencabut Raperda Kawasan Strategis. Nah kenapa dia tidak mencabut Pergub 206/2016 itu? Karena pergub dan perda ini saling berkesinambungan," tegas Tubagus.
Alasan Anies yang menyebut pemberian izin IMB dan penyegelan pulau reklamasi pada 2018 adalah hal yang berbeda, dinilai Tugabus juga tidak pas. Sebab, bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang disegel.
"Reklamasi dan bangunan di atasnya itu itu tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah pernyataan Anies bahwa aktivitas di atas (reklamasi) itu bangunan dipisahkan dengan reklamasi. Tidak (terpisah), persoalan perencanaan reklamasi mulai dari dulu sampai sekarang adalah mau diapakan itu," ucapnya.
Sebelumnya, Anies mengatakan penerbitan IMB 932 bangunan tersebut dikeluarkan berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Atas dasar itu, dia berdalih tidak bisa melakukan penggusuran terhadap bangunan yang terlanjur dibangun itu meski izin reklamasi sendiri sudah ia hentikan sejak 26 September 2018.
TERPOPULER