Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat (Kalbar), Bareskrim Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyoroti penanganan dua kasus dugaan korupsi di Kalimantan Barat.
Perkara yang tengah disoroti KPK, yakni dugaan korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi Sumber sebesar Rp 13 miliar.
Kedua, kasus dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus Kepala Desa di Wilayah Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp 20 miliar.
"Terkait kasus pembangunan Masjid Agung Melawi penyidikan telah dilakukan sejak 2016, sedangkan kasus dana bantuan khusus desa di Kabupaten Bengkayang telah dilakukan penyidikan sejak 2018 lalu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2019).
Febri menyebut KPK mendapat mandat undang-undang, KPK pun membantu pertemuan penyidik Polri dan BPK RI serta memberikan bantuan yang diinginkan seperti menyiapkan ahli serta dukungan lain yang dibutuhkan. Dia mengatakan, koordinasi dan supervisi ini dilakukan sebagai bentuk membantu penyelesaian korupsi yang tengah dilakukan penyidikan, yang mengalami hambatan.
"Ini bagian mengumpulkan alat bukti serta proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK RI," ujar Febri.
Menurut Febri, kegiatan hari ini dilakukan atas menindaklanjuti
pertemuan tanggal 20 Februari 2019 di Polda Kalimantan Barat. Penetapan status tersangka kepada pihak yang melakukan dugaan korupsi itu bakal dilakukan melalui sejumlah tahapa sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Dalam rapat hari ini, dihadiri Tim Satgas Penindakan Koordinasi Wilayah IV KPK, Kasubdit Tipidkor Polda Kalbar AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo, dua petugas Bareskrim; AKBP Sumarni dan AKBP Sugiyanto, serta tim auditor dari BPK-RI.
Baca Juga: 9 Pati Polri Daftar Jadi Capim KPK, Ini Pangkatnya
