Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tudingan adanya 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang dilontarkan salah satu saksi dari Capres - Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo - Sandiaga, Agus Maksum dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/6/2019).
Menurut Tjahjo, daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang diserahkan sudah selesai sejak 2017 silam. Selain itu kata Tjahjo, ketika itu KPU juga kerap mengundang kemendagri untuk mensinkronkan DPT.
"Enggak. Menurut saya, 2017 Kemendagri sudah menyerahkan DP4, clear. Dan kewenangan menentukan DPT itu adalah KPU. Tapi KPU juga sering mengundang kami untuk mensinkronkan DPT itu. Jadi menurut kami DPT itu clean and clear. Setiap ada pertanyaan dari timses atau partai kan dibuka bersama, semua sepakat," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Tjahjo juga menegaskan tidak ada DPT siluman seperti yang dilontarkan saksi. Sebab kata Tjahjo, data yang disampaikan ke KPU sudah sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK) .
"Enggak ada. Kalau di data yang kami sampaikan ke KPU itu fix. Clean and clear. Soal ada tanggal lahir yang sama itu kan kesepakatan. Memang, kalau nggak orang lupa kan sama aja. Kalau orang gugat itu kita clean and clear. Menurut data kami, yang kami serahkan ke KPU, hasil koordinasi dengan KPU untuk mensinkronkan, mencocokan DPT itu lewat NIK yang ada di kami clean and clear, dari 187 juta itu aman," ucap dia
Tak hanya itu, ia menilai tuduhan soal DPT Siluman sama halnya dengan tuduhan kepada dirinya yang dikatakan memerintah aparatur sipil negara untuk mengampanyekan program Presiden Jokowi. Padahal, kata Tjahjo, dirinya hanya mengampanyekan program pemerintah.
"Sama seperti saya lah, dituduh perintahkan ASN mengkampanyekan program pemerintahan Pak Jokowi, program kita kan wajib. Program kita enggak wajib, bukan capres," ujarnya.
Menurut Tjahjo, kesaksian yang disampaikan salah satu relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum mengenai isu adanya 17,5 juta DPT siluman tidak benar.
Ia menyatakan dari hasil koordinasi dengan KPU, sebanyak 187 juta DPT dalam Pemilu 2019 sudah sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca Juga: Saksi Prabowo Malah Bawa Barang Bukti C-1 Caleg DPR ke Sidang MK
"Menurut data kami, yang kami serahkan ke KPU, hasil koordinasi dengan KPU untuk mengsinkronkan, mencocokan DPT itu lewat NIK yang ada di kami clean and clear, dari 187 juta itu aman," ujarnya.
