REGIONAL:
Suara.com - Fahrida Arianti, saksi dari Tim Kuasa Hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengungkapkan soal pengarahan untuk mempromosikan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin melalui media sosial Twitter. Pengarahan itu disebut Fahrida disebarkan melalui WhatsApp grup antar karyawan.
Fahrida merupakan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kalimantan Selatan.
Dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019, Fahrida menceritakan soal pengalamannya masuk ke dalam grup WhatsApp pada 15 September 2018.
"Saya ingat ada konsultan pendamping dari tingkat provinsi, saya ingat namanya Yasiana Damanhudi. Itu mengarahkan lewat grup WA," kata Fahrida dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2019).
"'Jika P3MD berakir kalau pemerintahannya berganti. Jadi kita harus tetap di situ, supaya program berlanjut'," ujar Fahrida meniru isi WhatsApp tersebut.
Ada juga permintaan dengan maksud yang sama namun melalui sosial media Twitter. Fahrida menyebut pengarahan itu dilakukan untuk membuat postingan dengan bermuatan hal-hal positif dan mengharumkan nama Jokowi.
"Misalnya testimoni dari kades ini atau ada pembangunan apa dari dana desa tersebut. Ujung-ujungnya terima kasih Pak Jokowi," ujar Fahrida.
Sidang diteruskan meski sudah lebih dari pukul 24.00 WIB
Ketua tim kuasa hukum Jokowi - Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, melakukan interupsi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (sengketa Pilpres) belum selesai akhir Rabu atau hingga pukul 12.00 WIB.
"Interupsi sebentar yang mulia, sekarang jam 12 malam, ini kalau kita pakai tahun masehi berganti waktu. Sudah ada PMK mengatur jadwal-jadwal, mohon dipertimbangkan dulu persoalannya sebelum kita lanjutkan sidang ini atau kita hentikan," kata Yusril.
Menanggapi itu, Anggota Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sebenarnya secara teknis tidak ada persoalan, tetapi dalam berita acara sidang terpaksa satu jadwal sidang menjadi dua hari.
Suhartoyo menjelaskan bahwa MK dalam perintah UU sulit untuk menghindari tidak menyelesaikan perkara ini dalam waktu secepat-cepatnya.
"Memang secara ideal kita menunda persidangan ini di jam 12, dan secara energi konsentrasi sudah tidak maksimal, tapi kalau kita undur sampai besok untuk keterangan saksi dan ahlinya pemohon, kemudian kita lanjutkan dengan keterangan saksi dari termohon juga akan mengeser waktu ke belakang. itu pertimbangannya," katanya.
Suhartoyo meminta penjelasan Yusril terkait keberatannya sehingga dapat menjadi pertimbangan mahkamah.
"Kalau persolan hukum acara, apa? Barangkali mahkamah bisa lupa dan anda bisa mengingatkan," katanya.
TERPOPULER
