Suara.com - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta menyebut bahwa kelompok islam ekslusif transnasional kerap menyewa kontrakan atau indekos untuk melakukan kaderisasi.
Hal itu ditemukan UNUSIA lewat sebuah penelitian. Pergerakan ini dikhawatirkan bisa menumbuhkan radikalisme di kalangan mahasiswa.
Peneliti LPPM UNUSIA Naeni Amanulloh menyebut dari delapan kampus yang diteliti mulai dari UNS Surakarta, IAIN Surakarta, Undip Semarang, Unnes Semarang, UGM Yogyakarta, UNY Yogyakarta, Unsoed Purwokerto, dan IAIN Purwokerto, semuanya pernah melakukan kaderisasi di kontrakan atau indekos sekitar kampus.
"Program ini merupakan sarana aktivis KAMMI atau Tarbiyah untuk mendapatkan kader-kader unggulan yang terseleksi dan berprestasi," kata Naeni Amanulloh saat acara diskusi 'Mendorong Pandangan dan Gerakan Keagamaan Moderat ke Gelanggang Kampus' di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
Di dalam indekos, aktivis KAMMI atau Tarbiyah biasanya melakukan kaderisasi yang dinamakan Daurah Murhalah yang berjenjang mulai dari DM 1, DM 2, dan DM 3.
"DM 1 menekankan pada aspek aktivis pergerakan islami yang berisi ideologi doktrin Tarbiyah hingga menjadikan kader militan AB1 (anggota biasa satu)," jelasnya.
Sementara DM 2 menekankan pada pemikir yang mengisi komisariat KAMMI, mereka biasa disebut Anggota Biasa 2.
Kemudian, DM 3 menekankan pada pemimpin politik yang memiliki kapasitas kepemimpinan pergerakan politik minimal di KAMMI daerah (kota/kabupaten).
Dalam penelitian ini, mereka membagi kelompok Islam menjadi tiga, yakni Salafi, Tarbiyah, dan Gema Pembebasan (HTI). Kelompok Salafi disebut mengambil jarak pada isu politik dan lebih menekankan pada syariah murni.
Baca Juga: 8 Universitas Ini Disusupi Kelompok Islam Trans Nasional, Benih Radikalisme
Sementara kelompok KAMMI/Tarbiyah dan GP-HTI cenderung membawa politik sebagai bagian yang tak boleh ditinggal dalam beragama. KAMMI memperjuangkan penerapan syariah di masyarakat dari dalam sistem demokrasi.
