Bukan Diracun, Peneliti UGM: Ratusan KPPS Meninggal karena Penyakit Jantung

Agung Sandy Lesmana, Muhammad Yasir

Selasa, 25 Juni 2019 | 17:13 WIB
Bukan Diracun, Peneliti UGM: Ratusan KPPS Meninggal karena Penyakit Jantung
Nurhadi, seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji meninggal saat penghitungan suara. [Antara]

Suara.com - Dosen Fakuktas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad mengklaim tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap jenazah ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti UGM, kata Riris, meninggalnya ratusan KPPS itu wajar. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed-methods) yakni kuantitatif dengan metode survei dan kualitatif lewat metode deskriptif.

Dosen Fakuktas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Riris A.(Suara.com/Yasir)
Dosen Fakuktas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Riris A.(Suara.com/Yasir)

Adapun penelitian tersebut dilakukan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di seluruh Daerah Istimewa Yogjakarta. Sebanyak 400 dari 11.781 TPS di Yogyakarta dijadikan sebagai sampel lewat teknik custom random sampling. Dengan waktu kajian survei selama rentan tanggal 20 Mei hingga 23 Juni 2019.

Data yang digali antara lain beban kerja, riwayat penyakit selama satu tahun, gangguan kesehatan dalam 6 bulan terakhir, kebiasaan olahraga, merokok, konsumsi suplemen dan kopi, persepsi adanya tekanan dan ancaman, serta kecemasan yang dialami selama bertugas dalam kegiatan Pemilu.

Selanjutnya, tim peneliti UGM melakukan autopsi verbal 10 dari 12 kasus kematian di Yogyakarta. Hasilnya, 80 persen meninggal karena riwayat penyakit kadiovaskular dan 90 persen karena riwayat merokok.

"Penyebab kemarin petugas adalah natural dan diduga karena riwayat penyakit kardiovaskular yang dimiliki," kata Riris saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Sementara itu, Koordinator tim peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim menegaskan bahwa berdasar kajian yang dilakukan dapat disimpulkan tidak ditemukan adanya indikasi penyabab meninggalnya ratusan petugas KPPS karena diracun.

"Kami sama sekali tak menemukan indikasi misalnya diracun atau sebab lain yang lebih ekstrim," tegas Abdul.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jadi Tersangka, Ini 5 Fakta Rahmat Baequni Sebar Hoaks  KPPS Tewas Diracun

Jadi Tersangka, Ini 5 Fakta Rahmat Baequni Sebar Hoaks KPPS Tewas Diracun

News | Jum'at, 21 Juni 2019 | 19:25 WIB

Viral! Ustaz Rahmat Baequni Sebut Petugas KPPS Diracun Melalui Rokok

Viral! Ustaz Rahmat Baequni Sebut Petugas KPPS Diracun Melalui Rokok

News | Rabu, 19 Juni 2019 | 16:41 WIB

Tak Ada Kejanggalan KPPS Meninggal, Ini Hasil Investigasi Penuh Komnas HAM

Tak Ada Kejanggalan KPPS Meninggal, Ini Hasil Investigasi Penuh Komnas HAM

News | Selasa, 21 Mei 2019 | 13:46 WIB

Ombudsman: Negara Perlu Minta Maaf Atas Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS

Ombudsman: Negara Perlu Minta Maaf Atas Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS

News | Senin, 20 Mei 2019 | 16:10 WIB

Dokter Ani Bantah Pemberitaan Soal Kematian KPPS, Polisi Cari Alat Bukti

Dokter Ani Bantah Pemberitaan Soal Kematian KPPS, Polisi Cari Alat Bukti

News | Sabtu, 18 Mei 2019 | 10:22 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×