Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap memproses tiga tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2019.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pun angkat bicara terkait rumor akan ada pelimpahan kasus yang akan ditangani KPK terkait operasi tangkap tangan OTT di Kejati DKI Jakarta, pada Jumat (28/6/2019) lalu.
KPK pun kini telah menetapkan tiga tersangka yakni Agus Winoto, selaku Aspidum Kejati DKI Jakarta, diduga sebagai penerima suap. Sementara dua tersangka lain adalah pengacara bernama Alvin Suherman (AVS) dan Sendy Perico (SPE) yang berprofesi sebagai pengusaha.
"Perlu kami sampaikan bahwa perkara ini ditangani KPK sejak proses penyelidikan hingga penyidikan sekarang. Jadi tidak benar jika disebut, KPK menyerahkan atau melimpahkan penyidikan ke kejaksaan," ujar Febri, Senin (1/7/2019).
Meski demikian, Febri mengatakan, pihaknya membutuhkan kerja sama dengan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara ini. Untuk itu, koordinasi dan kerja sama dengan Korps Adhyaksa akan terus dijalin oleh KPK.
"Dalam pertemuan dengan pihak kejaksaan sebelumnya, hal tersebut juga dibahas, KPK dan kejaksaan akan tetap menjalin kerjasama dalam berbagai hal, termasuk konteks perkara ini," kata dia.
Untuk diketahui, tersangka SPE sempat menjadi buron KPK, setelah akhirnya menyerahkan diri dengan mendatangi KPK, pada Minggu, 30 (6/2019) sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah proses pemeriksaan, dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan K-4 KPK.
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif menerangkan bahwa OTT terhadap ketiga tersangka bermula ketika Sendy Perico melaporkan penipuan yang dilakukan pihak lain senilai Rp 11 miliar.
Alvin Suherman selaku pengacara Sendy, telah menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Uang tersebut disiapkan guna memperberat tuntutan kepada pihak yang diduga menipu Sendy.
"Uang ini diduga ditujukan untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang menipunya," ujar Laode.
Agus Winoto selaku pihak penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan, Alvin dan Sendy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
TERPOPULER
