Ada Daftar Calon Kabinet Jokowi - Maruf, Moeldoko: Jangan Ditanggapi

Pebriansyah Ariefana, Ria Rizki Nirmala Sari

Selasa, 02 Juli 2019 | 12:53 WIB
Ada Daftar Calon Kabinet Jokowi - Maruf, Moeldoko: Jangan Ditanggapi
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panglima TNI Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko menerima kedatangan Menpan RB Syafruddin. (Suara.com/Ria)

Suara.com - Usai Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul daftar menteri kabinet Jokowi - Maruf di aplikasi pesan instan WhatsApp.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panglima TNI Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko meminta isu tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius.

Respon Moeldoko itu disampaikan usai beredarnya daftar nama sejumlah pejabat yang didapuk menjadi menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Dalam daftar menteri kabinet Jokowi yang tersebar itu, ada nama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang ditulis menjadi Menteri Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan hingga Sandiaga Uno menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Ya namanya isu, kan setiap berganti itu. Enggak usah terlalu ditanggapi, enggak usah terlalu berganti, hampir tiap minggu berubah," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Moeldoko menerangkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait dengan daftar Kabinet Kerja Jokowi - Maruf Amin. Dirinya juga menegaskan tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk merancang daftar kabinet Jokowi - Maruf Amin.

"Eggak ada tim, itu haknya presiden. Itu hak preogratif presiden," tandasnya.

Sebelumnya sempat beredar daftar Menteri dan Pejabat Non Menteri di WhatsApp. Berikut daftarnya:

Perubahan Nomenklatur dan Kandidat Menteri Kabinet Kerja 2019-2024

MENTERI KOORDINATOR
1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam : Jend. TNI. (Purn) Luhut Binsar Panjaitan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Dr. Sri Mulyani
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Dr. A. Muhaimin Iskandar
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam:
Jend. TNI. (Purn). Moeldoko

MENTERI
1. Menteri Sekretaris Negara : Prof. Dr. Widodo Eka Cahya.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Prof. Dr. Hendrawan Supratiknyo.
3. Menteri Dalam Negeri: Dr. Pramono Anung Wibowo
4. Menteri Luar Negeri : Dr. Retno Lestari Priansari Marsudi
5. Menteri Pertahanan : Jend. TNI (Purn) T. B. Hasanudin
6. Menteri Hukum dan HAM : Prof. Dr. Mahfud MD, SU.
7. Menteri Komunikasi dan Informatika: Dr. Rudiantara
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Prof. Dr. Pratikno
9. Menteri Keuangan: Prof. Dr. Mardiasmo
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ignatius Jonan
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: H. Nusron Wahid, SE, ME
12. Menteri Perindustrian: Dr. Eric Tohir
13. Menteri Perdagangan: Haryadi Sukamdani
14. Menteri Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan: Surya Paloh
15. Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: H. Syaifullah Yusuf.
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat : Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Lingkungan Hidup : Susi Pujiastuti
18. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN : Airlangga Hartanto
19. Menteri Agama: Prof. Dr. Mahasin. MA
20. Menteri Kesehatan : Ilham Oetama Marsis
21. Menteri Sosial: Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono
22. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Grace Natalie
23. Menteri Pendidikan Nasional: Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si
24. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi
25. Menteri Pemuda dan Olahraga: Agus Gumiwang Kartasasmita
26. Menteri Kebudayaan Nusantara: Dr. Hilmar Farid
27. Menteri Perhubungan : Dr. Bambang S. Brojonegoro
28. Menteri Kelautan dan Perikanan : Dr. Budi Karya Sumadi
29. Menteri Pariwisata : Triawan Munaf
30. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Dr. Arif Budimanta

PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Jaksa Agung : Tumpak Panggabean
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia : Andika Perkasa
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Tito Karnavian
4. Sekretaris Kabinet : Johan Budi SP

baca juga

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
1. Kepala Badan Intelijen Negara : Budi Gunawan
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Sandiaga Uno
3. Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Irfan Asy'ari Sudirman

Keterangan:

1. Menko Kemaritiman berubah menjadi Menko Kemaritiman & SDA.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipisah menjadi: Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kebudayaan Nusantara.
3. Kementerian Desa PDTT digabung ke Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Tenaga Kerja.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dikabarkan Bakal Jadi Menteri Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno Buka Suara

Dikabarkan Bakal Jadi Menteri Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno Buka Suara

News | Rabu, 19 Juni 2019 | 07:45 WIB

Hak Prerogatif Presiden, Wiranto Tak Masalah Aktivis 98 Jadi Menteri Jokowi

Hak Prerogatif Presiden, Wiranto Tak Masalah Aktivis 98 Jadi Menteri Jokowi

News | Senin, 17 Juni 2019 | 17:10 WIB

PAN: Banyak Menteri Pentingkan Citra daripada Kerja

PAN: Banyak Menteri Pentingkan Citra daripada Kerja

News | Selasa, 29 Desember 2015 | 13:22 WIB

Politikus PDIP Ini Sebut Menteri Kabinet Jokowi-JK Tak Kompak

Politikus PDIP Ini Sebut Menteri Kabinet Jokowi-JK Tak Kompak

News | Senin, 26 Oktober 2015 | 14:58 WIB

Nasdem Usul Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet

Nasdem Usul Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet

News | Jum'at, 28 Agustus 2015 | 12:49 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×