Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mempermasalahkan banyak partai koalisi Indonesia Kerja yang terang-terangan meminta jatah kursi di Kabinet Kerja jilid II ke Presiden terpilih Joko Widodo.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sutarduga mengatakan sikap beberapa partai tersebut tidak bermasalah karena wewenang dari masing-masing partai.
"Kalau misalnya PKB minta 10 menteri atau ada Nasdem minta 11 menteri wajar saja tidak ada yang keliru dalam hal itu namanya juga permintaan tetapi sekali lagi bahwa kami tentu tidak ingin mencampuri hak masing-masing partai," kata Eriko saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2019).
Meski begitu, dia menegaskan hak pemilihan kabinet tetap berada di tangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi - Maruf Amin.
"Pak presiden Joko Widodo yang memiliki hak sepenuhnya dan itu sudah kita sepakati bersama bahwa memang Pak Presiden Jokowi punya hak pregogratif," tegasnya.
Eriko menambahkan, Jokowi sebagai kader PDIP akan meminta masukan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menyusun Kabinet Kerja jilid II.
"Beliau sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa selalu membicarakan hal itu juga dengan ketum termasuk dengan ibu Megawati Soekarnoputri," tutup Eriko.
Diketahui, Presiden Jokowi dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle jajaran kabinet usai dilantik sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.
Beberapa partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem secara terang-terangan sudah menyatakan ingin meminta jatah kursi di Kabinet Indonesia Kerja jilid II kepada Jokowi.
Baca Juga: PDIP Klaim Tak Pernah Minta Jatah Menteri ke Jokowi
