Suara.com - Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam saat ini dikabarkan sudah menyerahkan draf qanun atau peraturan daerah mengenai keluarga yang salah satunya mengatur tentang diperbolehkannya poligami, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Dalam draf tersebut, Pemerintah Aceh merancang aturan mengenai ketentuan poligami secara terperinci tentang jumlah istri yang diperbolehkan untuk dipoligami.
Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif mengatakan dalam qanun tersebut diatur jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki.
Musanif mengemukakan dalam draf qanun itu seorang pria hanya boleh menikah dengan empat perempuan. Jika ingin menikah lagi, maka harus menceraikan salah satu istri yang telah dinikahinya.
"Dalam hukum Islam, Alquran disebutkan laki-laki boleh mengawini perempuan itu empat orang. Kita batasi sampai empat orang itu. Kalau dia mau yang kelima, satunya harus diceraikan," sebutnya seperti dilansir Portalsatu.com - jaringan Suara.com, Sabtu (6/7/2019).
Lebih lanjut, DPRA berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang lembaga-lembaga yang fokus pada gender dan pihak lainnya. Nantinya, masukan dan pendapat dari lembaga-lembaga tersebut akan menjadi pertimbangan untuk pengesahan qanun tersebut.
"Dalam qanun ada 200 pasal lebih kurang. Poligami itu masalah satu bab saja," ujarnya.
Untuk diketahui RDPU qanun keluarga yang mengatur poligami tersebut akan digelar pada 1 Agustus 2019 mendatang. Sampai saat ini, pihak DPRA tengah melakukan pembahasan yang dimulai sejak awal 2019.
Baca Juga: Pemerintah Aceh Bakal Legalkan Poligami
