REGIONAL:
Suara.com - Korban kekerasan seksual, Baiq Nuril berencana mengajukan penangguhan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA). Penangguhan eksekusi tersebut akan disampaikan kepada Jaksa Agung, M Prasetyo.
Hal itu dikatakan politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka usai mendampingi Baiq Nuril bertemu Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly di Gedung Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).
Penangguhan eksekusi tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat.
"Kami juga sedang mengajukan penangguhan eksekusi kepada Jaksa Agung sehingga Bu Nuril tidak ditahan," tutur Rieke.
Berkenaan dengan itu, Rieke pun berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengabulkan permohonan amnesti yang diajukannya Baiq Nuril.
"Kami juga mendukung penuh pak presiden memberikan amnesti kepada Bu Nuril," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Baiq Nuril adalah korban pelecehan oleh mantan atasannya saat masih berstatus guru honorer di sekolah Mataram. Ia merekam rayuan mesum sang atasan.
Rekaman suara sang atasan lantas menyebar ke publik, setelah ponsel Baiq Nuril tengah diperbaiki rekannya. Karena malu, sang atasan kala itu memperkarakan Nuril ke polisi dan berlanjut ke meja hijau.
PN Mataram memutus bebas Baiq Nuril. Namun, dalam sidang kasasi Mahkamah Agung, Nuril dinyatakan bersalah. Baiq Nuril lantas mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung namun ditolak.
MA menjatuhkan hukuman kepada Baiq Nuril dengan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.
Merasa tidak mendapatkan keadilan, Baiq Nuril pun akhirnya kembali menagih janji Jokowi untuk membantu dirinya terlepas dari jeratan hukum.
Permintaan tersebut dituliskan Nuril melalui tulisan tangan yang dibubuhkannya dalam secarik kertas. Dalam surat itu, Baiq Nuril meminta Jokowi untuk bisa memenuhi janjinya dengan membebaskan dari ancaman hukuman penjara.
TERPOPULER