Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengusulkan jatah untuk posisi ketua MPR ditentukan berdasarkan perolehan suara partai pendukung di Koalisi Indonesia Kerja saat Pileg 2019.
Pernyataannya itu secara tidak langsung menyindir keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sudah lama mengincar jabatan sebagai Ketua MPR di era Jokowi - Maruf Amin.
"Tentu kita lihat kursinya saja di parlemen, kan posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket dan tentu paket koalisi pemerintah ini kan terdiri dari beberapa partai. Nah itu di proporsional di sana saja," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Ailrangga menuturkan, keinginan Golkar untuk mendapat kursi Ketua MPR juga sudah dikomunikasikan dengan berbagai parpol pendukung Jokowi - Maruf Amin, termasuk melakukan lobi-lobi politik.
Meski sama-sama mengincar kursi ketua MPR dengan PKB, Golkar bersikeras posisi Ketua MPR harus berdasar perolehan sura partai di parlemen.
"Tetapi kan urutan bergantung kursi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin mengaku lebih tertarik menjabat ketua MPR RI daripada menjadi salah seorang menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Saya terus terang ingin di MPR, (menjadi) menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif," kata Cak Imin di sela menghadiri acara Sosialisasi Muktamar PKB di Semarang, Selasa (9/7) malam.
Untuk diketahui, jika mengacu pada hasil resmi rekapitulasi KPU RI pada Pileg 2019, PKB berada di bawah Partai Golkar. Suara PKB hanya 13.570.97 atau 9,6 persen. Sedangkan Partai Golkar 17.229.789 atau 12,31 persen.
Baca Juga: PKB Optimistis Dapat Jatah Menteri Desa Lagi dari Jokowi
