Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mencurigai ada friksi di internal PAN sehingga ada dua kubu yang mau bergabung dengan Jokowi dan menetap menjadi oposisi.
Menurutya, perbedaan pendapat itu diduga bermula dari permintaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal pembagian porsi 55:45 sebagai syarat rekonsiliasi.
"Barangkali ini keinginan Pak Amien agar enggak bersama-sama di pemerintahan, artinya PAN dalam hal ini tidak bersama Presiden Jokowi dan ini hal yang wajar. Apalagi kalau melihat beberapa waktu lalu, PAN enggak mendukung lalu mendukung kemudian akhirnya keluar," tutur Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Terkait hal itu, Eriko meminta agar PAN sebaiknya berbenah diri dalam menghadapi gejolak dualisme di internal partai.
"Jadi hal ini kalau menurut kami silakan internal PAN menyelesaikan permasalahan ini. Karena kami lihat ada dualisme posisi yang berbeda. Ada yang ingin berada di pemerintahan ada pula yang enggak ingin. Mungkin Pak Amien ini adalah bagian dari yang enggak mau masuk," ujar Eriko.
Terkait persyaratan yang diminta oleh Amien, Eriko berujar bahwa sepenuhnya merupakan hak Jokowi untuk mengambil keputusan. Namun hal itu juga dirasa perlu untuk didiskusikan dengan partai pendukung Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Nah kalau di koalisi pemerintah di DPR ini harus dibicarakan baik di PDIP, Golkar, PKB, PPP seluruh partai yang ada, apakah ini menjadi satu hal yang baik, kewajaran. Tapi kalau saya berandai-andai kemungkinan itu jauh lebih kecil untuk bisa seperti itu. Karena komposisi yang seperti itu ya hampir sama mendukung dengan tidak mendukung yaitu 55:45," tandasnya.
Diketahui, Amien Rais sempat membeberkan isi pertemuannya dengan eks Capres Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Saat itu, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain," kata Amien di acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta' di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
"Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien.
TERPOPULER
