Ia mengatakan akan memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah, khususnya kabupaten Gunung Mas. Sosialisasi itu tidak hanya mengenai rencana namun juga kesiapan yang harus dilakukan masyarakat asli.
Kekurangan
Menurut Efrensia, salah satu kekurangan Gunungan Mas adalah infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah.
Jika ingin membenahi sebagai ibu kota maka pembangunan harus dimulai dari nol. Konsep pemetaan Efrensia mengatakan tidak memiliki kriteria khusus, serta tidak punya banyak bayangan perkiraan.
“Soal desain, saya kira itu ranahnya Bappenas, kita belum tahu juga rincian desain nanti akan seperti apa, kami hanya sering diajak diskusi saja mengenai kesiapan, namun tidak pada tahap penentuan desain,” kata Efrensia.
Gunung Mas yang berjarak 180 km dari kota Palangka Raya ini, hingga sekarang belum melakukan persiapan khusus atas rencana pemindahan ibu kota tersebut, pembangunan jalanan yang terpantau Tim ANTARA , di sepanjang jalur Kabupaten Gunung Mas ternyata bukan dalam rangka kesiapan pemindahan Ibu Kota.
Pembangunan jalan-jalan provinsi tersebut memang sudah direncanakan pada tahun 2019 dan sudah agenda dari pemerintah daerah, serta tidak terkait dengan isu pemindahan ibu kota.
Beberapa bagian Gunung Mas, tanahnya terdiri dari lahan gambut. Kebakaran hutan juga masih masih terjadi, tetapi sudah berkurang setelah adanya sosialisasi.
Rata-rata masyarakat Gunung Mas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Baik petani karet, dan sayuran-sayuran, peternak sarang walet juga menjadi andalan masyarakat. Untuk itu Wakil Bupati Gunung Mas meminta perekonomian masyarakat tetap diarahkan sesuai keahlian masyarakat awalnya, agar tidak terpinggirkan.
Baca Juga: Isu Ibu Kota Pindah, Harga Tanah di Gunung Mas Kalteng Naik 4 Kali Lipat
Berbeda pendapat dengan Efrensia, Binartha salah satu tokoh yang dipercaya masyarakat menjadi dewan perwakilan daerah, menyebutkan bahwa persoalan tanah masih kerap menjadi sengketa di Kabupaten Gunung Mas.
Menurutnya, banyak lahan masyarakat yang telah dijadikan perkebunan karet diubah menjadi lahan perizinan oleh pemerintah daerah.
“Saya pribadi menolak, jika hak-hak masyarakat lokal tidak dipenuhi dulu, nantinya akan banyak tanah masyarakat yang merasa terampas,” kata Binartha.
Petani karet sering kalah dengan adanya investor masuk yang menggunakan lahan-lahan izin dari pemerintah daerah. Ketika investor tersebut masuk, banyak hak masyarakat lokal yang direbut, sebab sertifikat kepemilikan masih belum diperjelas hingga saat ini.
“Saya akan mendukung, jika sosialisasi tersebut sudah berdialog dengan masyarakat petani pemilik perkebunan secara langsung, kasihan nanti lahannya diambil begitu saja tanpa adanya kompensasi, mau kerja apa mereka,” ujar Binartha.
Namun Binartha sendiri juga memberi ruang bagi para investor untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Gunung Mas, agar kehidupan masyarakat membaik, asalkan tetap mengutamakan masyarakat asli Gunung Mas, bukan meminggirkan. (Antara)
