Suara.com - Meski sudah dipastikan ibu kota negara akan dipindah ke Pulau Kalimantan, namun pemerintah hingga kini belum menyusun skema pemindahan aparatur sipil negara ke pulau tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengaku pihaknya masih menunggu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelesaikan rencana pemindahan ibu kota tersebut.
Namun, Syafruddin memastikan ASN siap bilamana dipindahkan ke ibu kota baru.
"Oh belum, belum, kan Bappenas belum selesai. Nanti itu kan kita tunggu aja. Kalau ASN siap saja dipindahkan," kata Syafruddin saat ditemui di Kantor DMI, Jalan Jenggala I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).
Sementara itu, saat ditanyakan kemungkinan adanya tunjangan khusus bagi ASN bila dipindahkan ke ibu kota baru, Syafruddin mengaku belum dibahas. Sebab, kata dia, pihaknya masih menunggu lokasi pasti yang ditunjuk sebagai ibu kota baru nantinya.
"Belum ada pembicaraan sampai ke sana, ini kan tempatnya dulu, ibu kotanya dulu," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Sebab sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia ada di sana.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.
Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan. Selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana.
Baca Juga: Walhi: Rencana Pemindahan Ibu Kota Tidak Transparan
Rencananya Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.
"Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," kata Rudy dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/7) lalu.
