Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik terkait wacana perekrutan rektor asing untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Namun JK meminta kalau perekrutan itu dilakukan secara bertahap.
JK mengkhawatirkan apabila tenaga asing tersebut langsung direkrut menjadi rektor PTN di Indonesia malah akan kaget. Alangkah baiknya kalau tenaga asing itu mulai dari tahap bawah untuk pengenalan dan pendalaman kemudian dilakukan secara bertahap hingga ia bisa menjadi rektor.
"Setuju rektor asing tapi melalui tahapan sehingga mereka tak syok, rektornya juga tidak syok. Dimulai dari penasihat teknis, dekan. baru kalau dimajukan, jadi rektor," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
JK juga meyakini kalau Indonesia sanggup untuk memberi gaji kepada tenaga asing yang nantinya akan menjadi rektor di PTN. JK menyebut anggaran untuk pendidikan pada 2020 sebesar Rp 550 triliun.
Menurutnya, wacana tersebut sama saja ketika banyak anak bangsa yang memilih untuk bersekolah di luar negeri.
JK mengatakan dengan mengundang tenaga asing untuk bekerja di PTN akan lebih ringkas karena semisal satu tenaga asing bisa memberikan ilmu kepada 100 orang.
"Mahasiswa kuliah di tempat asing, yang kita datangkan kan sama saja, kalau ditakutkan asing ya kenapa kita kirim orang ke luar negeri?," ujarnya.
"Jauh lebih murah datangkan profesornya ke dalam negeri, lebih murah malah ongkosnya satu profesor atau satu rektor bisa mengajar 100 orang," JK menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang paling siap untuk dinaikkan rankingnya. Rencana tersebut akan dilakukan dalam rangka meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya akan lebih dulu melakukan seleksi pada rektor luar negeri
"Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," ujar Nasir seperti dikutip Suara.com dari laman Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).
TERPOPULER
