REGIONAL:
Suara.com - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan pemerintah untuk menkaji secara mendalam nilai Khilafah Nubuwwah yang terdapat dalam AD/ART ormas Front Pembeka Islam (FPI).
Menurut Din, nilai-nilai khilafah nubuwwah yang dianut FPI tidak bermasalah jika masih dalam kerangka Pancasila.
"Saya tidak tahu (khilafah nubuwwah di FPI) coba saja kaji, ya selama itu berdasarkan Pancasila, semuanya harus berdasarkan Pancasila, itu syaratnya, bahwa kemudian ada wawasan apapun istilahnya tapi harus tetap dalam kerangka pancasila," kata Din Syamsuddin saat ditemui Suara.com di acara Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).
Selain itu, Din juga menyoroti berbagai aliran organisasi masyarakat yang tidak terdaftar di pemerintahan namun berkembang pesat menyebarkan paham-paham yang bertolak belakang dengan Pancasila.
"Negara juga harus berkeadilan, jangan sikap represif otoriternya itu hanya dihadapkan kepada kelompok islam, sementara isme-isme yang bertentangan dengn Pancasila yang menguasai ini dibiarkan saja, banyak isme-isme yang betentangan dengan Pancasila, nah itu keteradilan, dan keteradilan itu sejalan dengan Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Untuk diketahui, FPI saat ini sedang mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas di Kementerian Dalam Negeri.
Pihak Kemendagri mengungkapkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh FPI sehingga sampai saat ini SKT tersebut belum juga terbit meski sudah habis sejak 20 Juli 2019.
Kemendagri menegaskan permasalahan ini hanya masalah adminisratif saja, tidak ada batas waktu maksimal bagi FPI untuk memperpanjang izin tersebut.
Namun, tokoh 212 Slamet Ma'arif menduga tertahannya SKT tersebut lantaran pemerintah masih mempersoalkan salah satu poin dalam AD/ART FPI terkait Khilafah Nubuwwah.
TERPOPULER