Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyampaikan sikap partai yang ingin berkontribusi dan ikut memperkuat pemerintahan Jokowi – Maruf Amin pada lima tahun ke depan.
Ia mengatakan, Demokrat ingin membantu Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun keputusan apakah ikut dalam koalisi atau tidak, hal itu bergantung terhadap sikap Jokowi selaku presiden terpilih.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Namun demikian sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif dan kita hormati itu," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).
Ferdinand berujar, keinginan berkontribusi dalam pemerintahan Jokowi merupakan sikap resmi dari Demokrat meski secara resmi belun diumumkan.
Sikap tersebut, kata dia, sudah ditentukan setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Adapun sikap Demokrat itu nantinya akan disampaikan secara resmi oleh SBY maupun Hinca Pandjaitan selaku Sekjen Demokrat. Tetapi masalah kapan waktunya, Ferdinand belum mengungkapkan.
"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan tapi semua kembali ke Pak Jokowi. Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan pasca 40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ujar Ferdinand.
Terkait sikap tersebut, Ferdinand mengungkapkan bahwa komunikasi antara Demokrat dengan Jokowi maupun partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus terjalin.
Meski diakui memiliki semangat yang sama dengan Jokowi, Demokrat yang saat pilpres berbeda pandangan sadar diri tidak ingin memaksakan hal tersebut.
Baca Juga: Politikus Demokrat Sindir Megawati, PDIP: Jangan Disamakan dengan Zaman SBY
Komunikasi antara Demokrat dengan kubu Jokowi itu dikatakan Ferdinand terus dibangun melalui SBY, Hinca, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Untuk (komunikasi) ini adalah politik tinggi maka dilakukan langsung oleh Pak SBY dan Mas AHY juga oleh sekjen sesuai perintah Ketum Pak SBY," kata Ferdinand.
