Dikritik Menkeu, Mendikbud Akui Anggaran Pendidikan Belum Tepat Sasaran

Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim sudah menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas soal anggaran pendidikan. Bahkan kata dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempimpin langsung pertemuan yang membahas soal anggaran.

Dalam pertemuan tersebut, dirinya ikut merapikan struktur anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan tidak salah pemanfaatannya.

"Iya sudah dua kali kami bertemu dengan Kementerian Keuangan, dipimpin langsung Menteri Keuangan. Saya mendampingi untuk merapikan struktur anggaran pendidikan, agar betul-betul tepat sasaran dan tidak salah guna. Artinya tidak salah pemanfaatannya. Mudah-mudahan tahun depan sudah dirapihkan," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir menyusul sindiran Sri Mulyani yang menyebut kualitas pendidikan di yang masih rendah. Padahal anggaran sektor pendidikan sudah tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Terkait apa penyebab rendanya kualitas pendidikan, Muhadjir enggan menjelaskan secara detail. Kata dia, soal penyebab anggaran yang belum tepat sasaran itu sudah dibicarakan pada Menteri Keuangan.

"Banyak itu (penyebabnya), makanya ini sedang kita bicarakan dengan Menteri Keuangan," ucap dia.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyindir kualitas pendidikan yang masih rendah. Padahal anggaran sektor pendidikan sudah tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sebesar Rp 492 triliun pada tahun 2019.

"Karena sekarang hampir 10 tahun adopsi 20 persen anggaran pendidikan APBN. Tapi hasilnya tidak sebesar di Vietnam," ujar Sri Mulyani dalam sebuah diskusi, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, dengan anggaran pendidikan yang begitu besar tersebut belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang masih rendah.