Komisi III DPR Harapkan Pimpinan KPK Baru Mewakili Unsur Penegak Hukum

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Rabu, 21 Agustus 2019 | 21:03 WIB
Komisi III DPR Harapkan Pimpinan KPK Baru Mewakili Unsur Penegak Hukum
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani. (Suara.com/Yasir)

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai 40 calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi Pansel KPK telah mewakili unsur-unsur lembaga dan instansi yang memangku kepentingan pemeberantasan korupsi.

Mulai dari keterwakilan capim dari kepolisian, KPK, Kejaksaan, akademisi, pengacara, akuntan hingga auditor. Karena itu, Arsul berharap nantinya Pansel KPK dapat menghasilkan pimpinan KPK yang memang benar-benar kompeten sekaligus mencerminkan unsur penegak hukum.

"Saya berharap pimpinan KPK mencerminkan ketiga unsur penegak hukum tersebut (Polri, Kejaksaan, Hakim), ditambah akademisi, praktisi, penggiat anti korupsi, ahli keuangan negara, akuntan, manajemen keuangan," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Ia beranggapan, hingga saat ini, Pansel KPK telah menjalankan tugas sesuai aturan. DPR, kata dia, tinggal menunggu nama-nama capim KPK hasil seleksi final yang nantinya akan diserahkan Pansel KPK ke Presiden Joko Widodo.

"(Capim) yang mengerti hukum materiil maupun hukum acara tipikor. Sehingga performance KPK akan lebih baik dimasa datang," katanya.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan, bakal serahkan 10 orang nama capim KPK sesuai dengan ketentuan UU 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur bahwa pansel menyerahkan dua kali dari jumlah komisioner KPK.

"Insyaallah selesai tanggal 22 Agustus 2019. Sore atau malam itu juga kita rapatkan di situ dan insyallah pada 23 Agustus walau malam kita umumkan, semoga, karena belum bisa dipastikan karena tidak terlepas dari hasil ini," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih di gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Setelah ini, para kandidat yang lolos akan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada 26 Agustus 2019.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dua Capim KPK Belum Lapor LHKPN

Dua Capim KPK Belum Lapor LHKPN

News | Senin, 19 Agustus 2019 | 17:43 WIB

DPR Minta Pansel KPK Hasilkan Capim yang Bisa Bersinergi

DPR Minta Pansel KPK Hasilkan Capim yang Bisa Bersinergi

News | Senin, 19 Agustus 2019 | 15:10 WIB

Nama-nama Capim KPK Didominasi Anggota Polri, Ini Kata Pengamat

Nama-nama Capim KPK Didominasi Anggota Polri, Ini Kata Pengamat

News | Sabtu, 10 Agustus 2019 | 09:04 WIB

Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Jokowi Pada 2 September

Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Jokowi Pada 2 September

News | Jum'at, 09 Agustus 2019 | 11:47 WIB

Wajah Tegang Capim KPK Saat Jalani Tes Profile Assessment

Wajah Tegang Capim KPK Saat Jalani Tes Profile Assessment

Foto | Kamis, 08 Agustus 2019 | 12:17 WIB

Terkini

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:30 WIB

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:22 WIB

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:27 WIB

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:20 WIB

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 08:10 WIB

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

×