Pengadaan Mobil Dinas Menteri Rp 147 M, PKS: Mending Buat Bangun Sekolah

Dwi Bowo Raharjo, Novian Ardiansyah

Kamis, 22 Agustus 2019 | 12:22 WIB
Pengadaan Mobil Dinas Menteri Rp 147 M, PKS: Mending Buat Bangun Sekolah
Ilustrasi Mobil Dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik rencana pemerintah membeli mobil baru untuk para menteri di kabinet periode kedua Jokowi yang mencapai Rp 147 miliar. PKS menilai tidak tepat juga anggaran sebanyak itu digunakan hanya untuk membeli mobil baru.

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut mobil yang ada saat ini dinilai masih memadai untuk para menteri.

Hidayat kemudian mengusulkan agar anggaran untuk pembelian mobil tersebut dialokasikan kepada hal lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat ketimbang hanya membeli mobil baru.

Apalagi, kata Hidayat, program Jokowi lima tahun ke depan ialah membangun sumber daya manusia yang unggul di mana memerlukan anggaran.

"Kalau uang senilai Rp 140 miliar itu dipergunakan untuk beasiwa misalnya, untuk anak-anak unggulan dan atau untuk membantu sekolah-sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB maupun juga di Sulteng yang dijanjikan oleh Pak Jokowi. Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan," kata Hidayat di Komplels Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Hidayat menegaskan, dirinya tidak setuju jika pemerintah memaksakan membeli mobil dinas baru untuk menteri di tengah hal lain yang masih bisa diprioritaskan lebih dulu.

"Saya lebih setuju bila pemerintah betul- jujur ya dengan program untuk memajukan SDM yang unggul. Dan karenanya seluruh anggaran yang ada mestinya dipergunakan untuk ke sana. Dan mobil dinas yang ada lebih dari cukup atau masih sangat memadai untuk dipakai oleh para menteri dan pejabat negara yang lainnya," tutur Hidayat.

Sebelumnya, rencana pembelian mobil baru untuk menteri tersebut diketahui melalui dokumen yang dibuat sejak 19 Maret 2019 yang terdapat dalam laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan kode tender 26344011.

Adapun batas tertinggi atau nilai pagu paketnya mencapai Rp 152.540.300.000 sedangkan nilai HPS-nya sebesar Rp 147.312.469.200.

Diketahui pemenang tender tersebut ialah PT Astra International dengan harga penawaran Rp 147.229.317.000. Astra dinyatakan menang tender lantaran harganya yang di bawah HPS dan terbukti sudah lolos kualifikasi dan memenuhi syarat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Hashim: PAN Dapat Jatah 7 Kursi Menteri, PKS Dapat 6 Kursi, Demokrat Belum

Hashim: PAN Dapat Jatah 7 Kursi Menteri, PKS Dapat 6 Kursi, Demokrat Belum

News | Senin, 01 April 2019 | 14:35 WIB

PKS Bantah Emak-emak Kampanye Hitam Terhadap Jokowi Seorang Kader

PKS Bantah Emak-emak Kampanye Hitam Terhadap Jokowi Seorang Kader

News | Rabu, 06 Maret 2019 | 12:25 WIB

Disebut Lebih Dekat ke Jokowi, PKS: Sikap Kami Sudah Jelas

Disebut Lebih Dekat ke Jokowi, PKS: Sikap Kami Sudah Jelas

News | Senin, 04 Maret 2019 | 11:50 WIB

PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kasus Ahok Secara Terbuka

PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kasus Ahok Secara Terbuka

News | Kamis, 11 Mei 2017 | 21:10 WIB

Hidayat Nur Wahid Tanggapi Isu PDIP Tawarkan Jatah Menteri

Hidayat Nur Wahid Tanggapi Isu PDIP Tawarkan Jatah Menteri

News | Rabu, 01 Oktober 2014 | 12:07 WIB

Terkini

Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal

Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 23:03 WIB

Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN

Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:42 WIB

Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN

Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:36 WIB

Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal

Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:27 WIB

Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan

Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:24 WIB

Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan

Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:11 WIB

Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 22:06 WIB

Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari

Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 21:55 WIB

Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar

Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 21:43 WIB

Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN

Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 21:36 WIB