Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?

Iwan Supriyatna | Novian Ardiansyah | Suara.com

Senin, 26 Agustus 2019 | 08:16 WIB
Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
Habib Rizieq Shihab. [YouTube/Front TV]

Suara.com - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi menyarankan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak menanggapi berlebihan atas sindiran dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menyoal gaji anggota BPIP.

Menurut Teddy, ketimbang menanggapi sindiran Rizieq tersebut, sebaiknya BPIP balik bertanya kepada Rizieq ihwal pendapatannya hingga dia bisa bertahan hidup hingga saat ini di Arab Saudi. Melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi, ia mempertanyakan soal laporan keuangan FPI.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (3/11). [suara.com/Oke Atmaja]
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (3/11). [suara.com/Oke Atmaja]

"Orang yang gak berani pulang, jangan terlalu ditanggapi. Tanya balik aja, si Rizieq kerja apa selama ini sampai punya banyak uang? Kerja apa dia bisa biayai diri di Arab? Lalu sampaikan ke anggota FPI, tanya ke mana laporan keuangan FPI yang dipimpin oleh Rizieq? Gitu ajalah," cuit Teddy seperti dikutip Suara.com, Senin (26/8/2019).

Sebelumnya, pentolan FPI Rizieq Shihab menyinggung soal pembentukan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila, lembaga yang didirikan oleh Presiden Jokowi.

Rizieq menilai, rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya, kata dia, hakikat Pancasila adalah dasar negara, bukan pilar negara.

"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara, mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar Negara Republik Indonesia," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).

Bahkan, kata Rizieq, ironisnya justru rezim berselingkuh dengan komunis sosialis dan liberal kapitalis sejak era reformasi 1998.

"Mereka sosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan melalui lembaga tertinggi negara," ucap dia.

Ia juga menyinggung anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta perbulan, namun tidak paham eksistensi Pancasila.

Sebab, kata dia, kehadiran BPIP hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.

"Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat dengan BPIP. Dengan anggota yang tidak paham eksistensi Pancasila, tapi digaji lebih dari 100 juta rupiah. Mereka di gaji Rp 100 juta per bulan hanya untuk menonton dagelan penghianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," klaimnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PA 212 Minta Jokowi Pulangkan dan Hentikan Kasus Hukum Habib Rizieq

PA 212 Minta Jokowi Pulangkan dan Hentikan Kasus Hukum Habib Rizieq

News | Minggu, 25 Agustus 2019 | 14:37 WIB

Rizieq Shihab Tuding Pemerintah Intervensi Saudi, Kemlu Ogah Komentar

Rizieq Shihab Tuding Pemerintah Intervensi Saudi, Kemlu Ogah Komentar

News | Minggu, 25 Agustus 2019 | 04:15 WIB

Timor Leste Damai Setelah Merdeka dari Indonesia dan 4 Berita Hit Lainnya

Timor Leste Damai Setelah Merdeka dari Indonesia dan 4 Berita Hit Lainnya

News | Minggu, 25 Agustus 2019 | 12:41 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

News | Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB