Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta seluruh anggota partai menyatakan persetujuannya terhadap keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, usul pemindahan ibu kota juga disuarakan partainya.
Namun, kata Edhy, lokasi ibu kota baru tak bisa dipilih secara sembarang. Harus ada kajian dari segala aspek.
"Semangat memindahkan ibu kota bukan isu yang pertama. Kalau Gerindra sendiri hanya meneruskan apa yang terjadi sebelumnya dengan menghitung kemampuan Jakarta itu sendiri. Tetapi tentunya tidak dengan serta merta semudah itu dan pemindahannya boleh dipilih di mana saja," kata Edhy di DPR, Selasa (27/8/2019).
Karena itu, menurut Edhy, ketimbang memindahkan jauh ibu kota dari Jakarta ke Pulau Borneo, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan kembali wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor untuk ibu kota. Itu sebagaimana yang pernah diwacanakan pada pemerintahan sebelumnya.
"Kalau kita sebenarnya lebih logikanya di sekitar sini saja, dulu pernah diwacanakan di Jonggol. Kenapa tidak di Jonggol saja? Tetapi sekali lagi itu hak prerogatif presiden dan timnya dengan alasan-alasan," kata Edhy.
Edhy juga mengingatkan pemerintah soal anggaran dalam memindahkan ibu kota yang dirasa bakal membebani keuangan negara saat ini.
"Kota sendiri diprediksi akhir tahun ini anggaran akan defisit sampai Rp310 triliun. Memindahkan ibu kota konon kabarnya sampai Rp500 triliun. Ini juga menjadi pemikiran yang harus dibahas bersama-sama tidak terlalu terburu-buru," ujar Edhy.
"Menurut saya kajian-kajiannya di DPR sendiri belum dibahas, kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota terutama tentang masalah kemungkinan bencana misalnya. Kemudian ketersediaan air, kalau ketersediaan lahan sudah terbaca sudah dijawab 180 ribu hektar oke setuju," jelas Edhy.
Baca Juga: Pakar UGM: Pemilihan Kaltim Sebagai Ibu Kota Tepat
