Suara.com - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta Bambang Widjajanto atau BW mengamini pernyataan Anggota TGUPP Naufal Firman Yursak atas kritikannya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Diketahui, Firman melabeli Sekjen PSI Raja Juli Antoni sebagai penyebar hoaks terkait informasi yang diberikan olehnya mengenai posko aduan di balai kota yang disebut sudah hilang sejak lama. Bambang mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan Firman terhadap Raja Juli.
"Mungkin Firman betul Raja Juli hoaks. Masih muda jangan banyak-banyak hoaksnya," ujar Bambang di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2019).
Sebelumnya, Naufal berkomentar keras terhadap pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang memperdebatkan mengenai posko aduan warga DKI di Balai Kota.
Awalnya, Raja Juli Antoni melalui akun Twitter miliknya @AntoniRaja mengumumkan program dari kader PSI yang membuka posko aduan warga setiap pagi di Kantor Fraksi PSI di Lantai 4 Gedung DPRD DKI.
"Dulu rakyat setiap pagi dapat mengadu masalah mereka di Balai kota. Sudah lama hilang. Sekarang Fraksi PSI siap menerima aduan masyarakat. Di Fraksi PSI kantor DPRD lantai 4, Pukul 08.00 WIB-10.00 WIB. Semoga kita dapatkan solusi masalah rakyat," cuit Raja Juli seperti dikutip Suara.com pada Selasa (27/8/2019).
Cuitan itu langsung ditanggapi oleh Naufal melalui akun Twitter @firmanyursak yang mencap informasi Raja Juli hoaks. Sebab, sejak Gubernur Djarot Saiful Hidayat pola pengaduannya sudah diubah.
"Ini contoh hoaks yang disebarkan sekjen parpol karena jarang bangun pagi. Sejak era Djarot, pengaduan di Balai Kota dilakukan sesuai bidang, dilanjutkan Anies sampai sekarang jam 07.30-09.00. Bahkan diperluas ke kecamatan dan kelurahan. Nyebarin hoaks macam ini jangan ditiru ya," kata Naufal.
Namun, berdasarkan fakta di lapangan, perkataan Naufal tak sepenuhnya benar. Sebab, sejak era Djarot Saiful Hidayat menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, pelayanan pengaduan masih ada di pendopo Balai Kota.
Baca Juga: TGUPP Anies Berseteru dengan PSI Perkara Posko Aduan Warga
Bedanya, Djarot memperbaiki mekanisme pengaduan yang sudah ada. Sesi pengaduan ditangani sepenuhnya oleh PNS. Meja-meja pelayanan disediakan dan dibagi ke beberapa kategori pengaduan mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Pada awal kepemimpinan Anies, ia melanjutkan tradisi tersebut. Bahkan Anies memperluas posko aduan warga hingga ke kelurahan dan kecamatan.
