Mahasiswa Papua Desak Referendum, Wiranto: Tuntutan Tidak Tepat

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menegaskan bahwa adanya tuntutan untuk melakukan referendum terhadap Papua merupakan hal yang tidak tepat. Sebab kata dia, Papua secara jelas merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wiranto kemudian menjelaskan bahwa wialayah Papua dan Papua Barat sudah sah berada dalam NKRI berdasarkan dengan New York Agreement.

"Tuntutan referendum saya kira sudah pada tidak pada tempatnya. Tuntutan referendum itu saya kira tak lagi harus disampaikan karena apa? NKRI sudah final. New York agreement yang pernah dilaksanakan di tahun 60-an itu sudah mengisyaratkan bahwa Irian Barat waktu itu sekarang Papua dan Papua Barat, sudah sah menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga NKRI sudah final, NKRI harga mati termasuk Papua dan Papua Barat," kata Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Wiranto berujar, kebijakan referendum hanya berlaku terhadap satu negara terjajah yang diminta pihan merdeka atau beragung dengan negara penjajah. Sementara hal itu tidak berlaku pada Papua dan Papua Barat.

"Tapi Papua dan Papua Barat ini kan wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Jadi saya kira referendum itu sudah tidak lagi perlu untuk dikemukakan lagi," kata Wiranto.

Diketahui, ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa Papua yang sedang belajar sejumlah daerah Indonesia untuk pulang ke Bumi Cendrawasih.

Karenanya, mereka meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk mengatur eksodus tersebut.

Hal itu menjadi salah satu tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019) siang ini.

"Kami ingin bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe dan Papua Barat Dominggus Mandacan untuk memulangkan seluruh mahasiswa Papua yang ada di Jawa dan Bali. Tujuan kami hari ini kami meminta gubernur untuk mengatur eksodus pulang ke Papua," jelasnya.

Mereka juga menolak otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka hanya meminta referendum dan memisahkan diri dari NKRI.

"Kami hari ini bukan untuk tuntutan otonomi khusus, kami menolak itu, kami hanya minta referendum," tegas Ambrosius.