Suara.com - Sekelompok pramusaji Korea Utara yang dituding membelot ke Seoul, Korea Selatan pada 2016 ternyata diculik oleh Korea Selatan.
Pernyataan itu disampaikan oleh sejumlah pengacara internasional yang tergabung dalam tim pencari fakta kasus ini, yang sudah lama menjadi kontroversi.
Pyongyang pernah mengatakan, ke-12 wanita itu diculik dari sebuah restoran milik pemerintah Korea Utara di China, tetapi Seoul menepisnya dan mengatakan bahwa mereka membelot atas kemauannya sendiri.
Setelah enam hari tinggal di Pyongyang, sampai Kamis (5/9/2019), tim pencari fakta mengatakan telah berbicara dengan tujuh mantan pramusaji yang mengaku berhasil melarikan diri. Tujuh wanita itu menyebutkan bahwa teman-temannya tertipu untuk pergi ke Seoul.
Ketujuhnya menerangkan, bisa kembali ke Korea Utara karena pemimpin tim mereka mendengar percakapan antara manajer restoran dan perwakilan dari badan intelijen Korea Selatan, yang datang untuk membawa mereka ke bandara.
Dikutip dari AFP, komite tim pencari fakta gabungan dari Asosiasi Pengacara Demokrasi Internasional (IADL) menjelaskan, ketika tujuh wanita itu melarikan diri, 12 pramusaji lainnya sudah pergi, tetapi tak tahu kalau akan dibawa ke Korea Selatan.
"Mereka dibawa pergi karena tipu daya... bertentangan dengan keinginan mereka, dipisahkan dari keluarga dan negara mereka," katanya. "Ini merupakan tindak pidana penculikan."
Ketika memberikan pengarahan di Pyongyang pada Rabu, salah satu pengacara mengecam pemerintah Seoul karena dianggap tak becus dalam menangani kasus ini.
Wakil Presiden Konfederasi Pengacara Asia Pasifik Niloufer Bhagwat mengatakan, tim itu telah bekerja sama dengan Korea Utara, tetapi tidak diizinkan untuk bertemu dengan 12 wanita Korea Utara yang saat ini berada di Korea Selatan.
"Para wanita muda itu... masih dipantau oleh dinas intelijen Korea Selatan dan kantor polisi nasional," katanya. "(Otoritas Seoul) tidak mau mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka telah meminta bantuan. Alasannya, mereka tidak peduli dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Korea Selatan."
TERPOPULER
